DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh mendorong Universitas Syiah Kuala (USK) memperkuat riset berdampak agar hasil penelitian perguruan tinggi tidak berhenti di jurnal, tetapi mampu menjawab persoalan pembangunan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., dalam kuliah umum di Aula Sekolah Pascasarjana USK, Banda Aceh, Kamis (20/8/2026).
“Riset perguruan tinggi tak boleh berhenti sebatas publikasi ilmiah atau mengendap di jurnal, melainkan harus diimplementasikan menjadi kebijakan, inovasi, serta produk yang memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” kata Marthunis.
Kuliah umum tersebut dipandu Direktur Sekolah Pascasarjana USK, Prof. Muslim Akmal, dan dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Dr. Heru Fahlevi, S.E., M.Sc., Ak., CA.
Marthunis menyoroti masih adanya kesenjangan antara pasokan lulusan dan agenda riset perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri maupun pemerintah.
Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu dijawab dengan membangun ekosistem kolaborasi yang mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam satu agenda pembangunan yang saling terhubung.
“Riset tidak boleh hanya untuk riset. Riset harus diimplementasikan dan menghasilkan nilai tambah yang dibutuhkan oleh ekonomi,” tegasnya.
Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Heru Fahlevi, menilai perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Ia mengutip pidato Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang menekankan bahwa kampus tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus menjadi tulang punggung pembangunan melalui penguatan Tridarma Perguruan Tinggi.
Karena itu, menurut Heru, kuliah umum tersebut menjadi salah satu ruang penting untuk memperkuat hubungan antara USK dan Pemerintah Aceh.
“USK membuka pintu seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk berdiskusi merumuskan agenda penelitian bersama agar topik riset yang diangkat benar-benar menjawab persoalan nyata di lapangan,” ujarnya.
Heru mengatakan kemitraan tersebut harus menghasilkan kolaborasi yang saling melengkapi. USK memiliki kepakaran, pengalaman, dan basis ilmiah, sementara pemerintah daerah memiliki pengetahuan praktis serta pemahaman langsung mengenai persoalan masyarakat.
“Di USK kita memiliki kepakaran, pengalaman, dan pengetahuan yang bisa ditransfer ke daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki masalah, pengalaman, dan pengetahuan praktis yang juga bisa dibawa ke USK. Dari situlah kita berharap terjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama,” jelasnya.
Menurut Heru, kolaborasi kampus dan pemerintah pada akhirnya bukan semata-mata untuk kepentingan USK, tetapi untuk memastikan kehadiran perguruan tinggi memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh.
“USK tidak akan maju tanpa kemajuan Aceh. Sebaliknya, pembangunan Aceh juga tidak akan optimal tanpa dukungan dan kontribusi USK,” tegasnya.
Direktur Sekolah Pascasarjana USK, Prof. Muslim Akmal, mengatakan reputasi USK terus menunjukkan perkembangan positif, salah satunya terlihat dari capaian dalam berbagai pemeringkatan internasional.
Pada Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026, USK berada di peringkat 301–400 dunia, meningkat signifikan dari kelompok 601–800 pada 2025.
Capaian tersebut sekaligus menempatkan USK sebagai perguruan tinggi dengan peringkat THE Impact Rankings tertinggi di Pulau Sumatera.
“Ini semua berkat kerja keras kita semua. Untuk itu kami berharap dukungan semua pihak, agar prestasi USK ini bisa semakin meningkat lagi ke depannya,” ujar Muslim.
Penguatan riset berdampak dan kolaborasi dengan pemerintah daerah diharapkan menjadi bagian dari langkah USK untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut.
Dengan mempertemukan kepakaran akademik dan kebutuhan pembangunan, riset USK diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga kebijakan, inovasi, dan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh. []
