DONYAPOST, Banda Aceh — Upaya Pemerintah Aceh mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU mulai menunjukkan hasil.
PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan penyaluran BBM ke Aceh, sementara berbagai langkah pengaturan distribusi dan pelayanan di SPBU mulai diterapkan untuk mengurangi antrean yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan perkembangan tersebut berdasarkan laporan terbaru Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
“Gubernur Mualem meminta laporan setiap saat. Beliau ingin masalah ini segera teratasi karena sudah menyusahkan masyarakat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Menurut Nurlis, Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal telah meningkatkan distribusi BBM ke Aceh. Penyaluran gasoil mencapai 120,4 persen, sedangkan gasoline mencapai 109 persen dibandingkan kondisi penyaluran normal.
Informasi tersebut disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang dipimpin Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026).
Selain menambah pasokan, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU untuk memantau ketersediaan stok sekaligus menertibkan penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan, termasuk kendaraan yang memodifikasi tangki serta praktik ilegal lainnya dalam pembelian BBM bersubsidi.
Di tingkat pelayanan, sejumlah SPBU mulai menempatkan petugas marshalling untuk mengatur antrean agar tidak meluber ke badan jalan. Pengelola SPBU juga melakukan penyesuaian jadwal operator pada jam-jam sibuk, seperti pagi dan sore hari, guna mempercepat pelayanan kepada konsumen.
Sementara itu, Fuel Terminal di Aceh menambah jam operasional pada hari Minggu untuk menjaga ketersediaan stok. SPBU juga diminta tetap siaga selama 24 jam untuk menerima pasokan BBM di luar jam operasional sehingga stok dapat dipersiapkan sebelum disalurkan kepada masyarakat pada hari berikutnya.
Pemerintah Aceh juga mendorong koordinasi antara SPBU dan Organda agar kendaraan angkutan umum memperoleh prioritas saat pengisian BBM.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan Aceh mulai melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat sebagai langkah mengantisipasi penggunaan nomor polisi tidak resmi dalam pembelian BBM bersubsidi.
Selain itu, Pemerintah Aceh tengah menyiapkan Surat Gubernur yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang berpelat kuning.
“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” ujar Nurlis.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan BBM bagi sektor transportasi dan distribusi logistik sehingga pelayanan kepada masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya kebutuhan BBM.
Nurlis menambahkan, evaluasi terhadap distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkala bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, serta instansi terkait.
“Tujuannya untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” katanya.
Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.[]
