DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga segera membenahi sistem pelayanan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengurangi antrean kendaraan yang kerap mengganggu akses fasilitas umum dan aktivitas masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan evaluasi yang dilakukan tim Pemerintah Aceh menemukan bahwa lambatnya pelayanan di SPBU menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang.
Jika tidak segera diperbaiki, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. “Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan,” kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina mengoptimalkan pelayanan mulai Agustus 2026. Langkah yang diminta antara lain menambah operator di setiap dispenser serta menempatkan petugas khusus untuk mengatur antrean kendaraan.
Evaluasi tersebut dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Aceh Teuku Robby Izra bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Hasil evaluasi menunjukkan setiap dispenser umumnya memiliki empat nozzle, namun hanya dilayani satu hingga dua petugas yang harus memeriksa QR Code Subsidi Tepat, mencocokkan nomor polisi, mengisi BBM, sekaligus menerima pembayaran.
“Kondisi itu membuat pelayanan menjadi lambat dan memicu antrean panjang,” ujar Nurlis.
Persoalan tersebut telah disampaikan langsung Teuku Robby kepada pihak Pertamina dan Hiswana Migas Aceh dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Aceh pada 23 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Pertamina berkomitmen meningkatkan pelayanan di SPBU.
Selain pelayanan, Pemerintah Aceh juga mengidentifikasi tiga faktor lain penyebab antrean, yakni keterlambatan distribusi BBM, meningkatnya permintaan akibat panic buying dan penyalahgunaan BBM subsidi, serta keterbatasan jam operasional dan distribusi stok di SPBU.
Meski demikian, berdasarkan informasi Pertamina Patra Niaga Aceh, stok BBM di Aceh masih berada dalam kondisi aman.
Pada inspeksi mendadak yang dilakukan di SPBU Jeulingke dan Lambhuk, Banda Aceh, Kamis (30/7), tim juga menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Code Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Di SPBU Lambhuk, petugas mendapati antrean kendaraan mendadak bubar saat tim pengawas tiba di lokasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan delapan langkah perbaikan. Di antaranya penambahan jam distribusi mobil tangki, peningkatan jumlah petugas pada jam sibuk, pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan memasuki dispenser, penetapan standar waktu pelayanan, penyediaan jalur khusus bagi kendaraan prioritas, hingga pengaturan jadwal pengisian untuk kendaraan angkutan barang dan proyek.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh, termasuk guna mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di daerah tersebut. []
