DONYAPOST, Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyepakati penyampaian revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, mengatakan Pemerintah Aceh pada prinsipnya mendukung pengembangan Lapangan Gas Tengkulo dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy.
Namun, terdapat sejumlah poin dalam PoD yang dinilai perlu disempurnakan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi Aceh. “Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nurlis, salah satu usulan utama Pemerintah Aceh adalah mengubah skema pengolahan gas dan kondensat dari fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) menjadi pengolahan di darat melalui fasilitas yang tersedia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Berdasarkan PoD yang telah disetujui Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari South Andaman akan diproses di FPSO sebelum dialirkan ke fasilitas penerimaan darat (Onshore Receiving Facilities/ORF) di KEK Arun melalui pipa bawah laut.
Sementara itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dialirkan langsung ke darat melalui sistem onshore pipelining dan diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan infrastruktur KEK Arun.
“Gubernur menginginkan pengolahan dilakukan di darat agar manfaat ekonominya lebih besar bagi Aceh,” ujar Nurlis.
Menurutnya, skema tersebut berpotensi menghidupkan kembali industri pupuk dan petrokimia di Aceh, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dibandingkan fasilitas terapung yang beroperasi di lepas pantai.
Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan di darat diyakini akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan sektor industri dan usaha pendukung lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas, Akhyar ST MT, juga mencontohkan proyek Blok Masela di Laut Arafura yang sebelumnya direncanakan menggunakan fasilitas terapung, namun kemudian dialihkan ke skema pengolahan di darat.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” kata Djoko Siswanto sebagaimana dikutip Nurlis.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Nurlis juga mengungkapkan bahwa sebelum pertemuan tersebut, SKK Migas berencana menggelar konferensi pers terkait perkembangan Blok Andaman dan mengundang Gubernur Aceh sebagai narasumber.
Namun, Mualem memilih menunda keterlibatannya hingga proses revisi PoD mencapai kesepakatan yang dianggap menguntungkan bagi Aceh.
“Pertimbangan utama Gubernur adalah memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Ia menambahkan, konferensi pers bersama akan digelar setelah proses revisi PoD selesai dan seluruh pihak mencapai kesepahaman mengenai arah pengembangan Blok Andaman.
“Setelah revisi disepakati dan Gubernur menilai proyek ini menguntungkan bagi Aceh, barulah akan disampaikan secara resmi kepada publik,” ujar Nurlis. []
