DONYAPOST, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh enam bulan lalu masih menyisakan persoalan serius, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar.
Hal itu disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pemulihan Pascabencana Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Mualem menyebut banyak lahan persawahan belum dapat difungsikan akibat kerusakan jaringan irigasi, jembatan, dan sedimentasi sungai yang memicu banjir berulang saat musim hujan.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Menurutnya, normalisasi sungai menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan terdampak.
Mualem menegaskan, percepatan pemulihan tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh. Ini tugas kita bersama untuk membangun kembali yang rusak dan hilang akibat bencana,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut menyoroti kondisi ekonomi daerah. Ia menyebut Aceh saat ini berada pada posisi kedua tertinggi tingkat inflasi nasional berdasarkan data kementerian.
Selain itu, realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh telah mencapai 45 persen. Fadhlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyerapan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan.
“Realisasi anggaran tahun ini harus dipacu, apalagi Aceh sedang memperjuangkan perpanjangan dana otsus yang diharapkan dapat terwujud tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan analisis Satgas Nasional, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh telah kembali berfungsi normal.
Pemerintah pusat, kata Tito, juga telah mengalokasikan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak banjir maupun longsor.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan,” ujar Tito.
Mendagri juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun depan guna memperkuat percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. []
