DONYAPOST, Banda Aceh — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan stunting, hingga efektivitas kebijakan pemenuhan gizi masyarakat menjadi isu utama dalam kegiatan Bincang Kebangsaan & Ngopi Bareng Bang Otto di Moorden Caffe, Pango, Banda Aceh, Sabtu (30/5/2026) malam.
Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof Dr Otto Hasibuan SH MM yang hadir sebagai pembicara utama menyebut program MBG merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan kualitas gizi masyarakat.
Masalah MBG ini mengemuka dalam diskusi yang dipandu Ketua Peradi Aceh, Zulfikar Sawang, setelah muncul beragam pertanyaan dari masyarakat hingga mahasiswa.
Diskusi ini juga dihadiri sejumlah dosen, serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Aceh. Kehadiran Otto juga menarik perhatian mengingat ia menjabat Ketua Peradi Pusat.
Dalam paparannya, Otto mengakui program MBG menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun menurutnya, persoalan gizi tidak bisa dipandang hanya sebagai isu kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
“Faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang mengalami stunting atau kurang gizi. Kalau tidak sekarang diperbaiki gizinya, kapan lagi? Bila gizinya buruk, tentu akan berdampak terhadap kualitas generasi,” ujarnya.
Meski demikian, Otto menegaskan program MBG bukan solusi instan yang otomatis membuat anak-anak menjadi lebih pintar dalam waktu singkat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program prioritas pemerintah tersebut.
Ia juga tidak menampik berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan makanan, makanan basi, hingga dugaan pelanggaran dalam distribusi dan pengelolaan program.
“Kalau MBG banyak masalah, itu yang harus dibereskan. Kalau ada penyimpangan, kita berantas. Pelaku-pelaku pelanggaran harus ditindak,” tegasnya.
Menurut Otto, masyarakat perlu melihat program tersebut dari perspektif penerima manfaat. Berbagai usulan memang berkembang, mulai dari penyaluran dalam bentuk uang tunai hingga pemanfaatan kantin sekolah.
“Tetapi untuk saat ini, menurut pemerintah, MBG adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” katanya.
Otto menambahkan, Presiden Prabowo disebut telah mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar aturan, tidak higienis, atau tidak memenuhi standar pelayanan.
“Hanya saja, langkah-langkah itu tidak banyak diberitakan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga berkembang pandangan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Upaya perbaikan gizi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
