DONYAPOST, Lhokseumawe – Pemerintah Aceh menggelar lokakarya dan bimbingan teknis pendataan serta penghitungan target kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pascabencana bagi 10 kabupaten/kota Regional I Aceh di Lhokseumawe, 21–22 Mei 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh itu diikuti 50 peserta dari unsur Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan kabupaten/kota. Sejumlah SKPA terkait juga turut ambil bagian.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Dr Bob Mizwar SSTP MSi, menegaskan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi 2025.
“Bencana hidrometeorologi tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara,” ujar Bob.
Menurutnya, pemenuhan SPM pascabencana menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah dituntut mampu menyesuaikan perencanaan secara cepat, tepat, dan berbasis data agar pelayanan dasar tetap menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan dan korban bencana.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong mengidentifikasi perubahan target penerima layanan, memetakan prioritas sasaran SPM Tahun Anggaran 2027, menyusun capaian yang realistis sesuai kemampuan fiskal daerah, hingga meningkatkan kapasitas tim penerapan SPM dalam pelaporan dan pengisian format data.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Aceh juga memaparkan perkembangan capaian pelaksanaan SPM di daerah. Kabupaten Bener Meriah tercatat sebagai daerah dengan realisasi anggaran SPM tertinggi, yakni 41,57 persen.
Sementara itu, Kota Langsa mencatat capaian pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026 tertinggi dengan nilai 69,46 persen.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I. Pemerintah Aceh meminta seluruh daerah segera menuntaskan pelaporan sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan dasar.
“Keberhasilan pemenuhan SPM pascabencana sangat bergantung pada kualitas data dan sinergi antar pemangku kepentingan,” kata Bob membacakan sambutan Sekda.
Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan program SKALA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, dan diharapkan menjadi pijakan bagi penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh, termasuk wilayah terdampak bencana.
