DONYAPOST, Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan serangkaian agenda koordinasi strategis dengan sejumlah pejabat Pemerintah Pusat di Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna memperkuat percepatan pemulihan pascabencana, penguatan fiskal daerah, hingga sinkronisasi pembangunan Aceh dengan pemerintah pusat.
Agenda pertama dimulai pukul 11.00 WIB saat Fadhlullah melakukan silaturrahmi dengan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah percepatan pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Aceh, termasuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kembali daerah terdampak.
Fadhlullah mengatakan Pemerintah Aceh terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pemulihan dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat terus kami perkuat,” ujar Fadhlullah.
Selanjutnya, pada pukul 13.00 WIB, Wagub Aceh melanjutkan agenda koordinasi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, di Kantor Kemendagri RI.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi tata kelola keuangan daerah, penguatan pendapatan daerah, serta sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Menurut Fadhlullah, koordinasi yang intensif sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan pembangunan daerah.
“Kami berharap hubungan koordinasi yang baik ini dapat terus diperkuat, sehingga Aceh memperoleh dukungan maksimal dalam menjalankan agenda pembangunan daerah,” katanya.
Kemudian, pukul 15.00 WIB, Fadhlullah didampingi Bupati dan Ketua DPRK Nagan Raya menghadiri rapat bersama Satgas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) di Posko Nasional PRR Jakarta.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Khusus Mendagri RI Bidang Keamanan dan Hukum Brigjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono beserta jajaran.
Pertemuan membahas percepatan pemulihan di Aceh, termasuk Kabupaten Nagan Raya, mulai dari penanganan infrastruktur, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, hingga dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan dampak pascabencana.
“Pemerintah Aceh berkomitmen mengawal proses pemulihan dan rehabilitasi agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wagub.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat menjadi kunci percepatan pemulihan serta pembangunan kembali wilayah terdampak bencana di Aceh.
