DONYAPOST, Banda Aceh – Pemerintah Aceh mencatat realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 hingga akhir April mencapai 23,27 persen atau sekitar Rp2,7 triliun dari total pagu Rp11,6 triliun.
Capaian ini melampaui target 21,40 persen dengan deviasi positif sebesar +1,87 persen. Selain keuangan, realisasi fisik juga menunjukkan kinerja di atas rencana.
Hingga April, capaian fisik menyentuh 26,3 persen, melampaui target 24,4 persen dengan deviasi positif yang sama, +1,87 persen. Angka ini menandakan pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih cepat dari jadwal pada empat bulan pertama tahun anggaran.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), mengatakan pemerintah menargetkan realisasi keuangan meningkat menjadi 29,28 persen pada akhir Mei 2026.
Target tersebut akan dicapai melalui percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
“Percepatan ini terus kita dorong agar seluruh program berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara rinci, sejumlah SKPA mencatat kinerja menonjol dengan deviasi positif signifikan. Badan Kepegawaian Aceh (BKA) mencatat deviasi +15,81 persen, disusul Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sebesar +10,66 persen, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Ro. Kesra) +10,43 persen. Dinas Pendidikan dan beberapa unit kerja lainnya juga menunjukkan capaian di atas target.
Namun, pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah SKPA yang realisasinya berada di bawah target. Kondisi ini menjadi perhatian untuk segera dilakukan percepatan pelaksanaan program pada bulan-bulan berikutnya.
“SKPA yang belum mencapai target akan kita dorong agar segera melakukan akselerasi kegiatan, sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun,” kata Ampon Man.
Secara keseluruhan, kinerja APBA Aceh hingga April 2026 menunjukkan tren positif dan berada di jalur yang tepat. Pemerintah Aceh optimistis, dengan percepatan yang konsisten dan pengawasan yang ketat, penyerapan anggaran dapat terus meningkat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
