DONYAPOST, Banda Aceh — Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, melakukan pengecekan langsung ke CV Kilang Padi Meutuah Baro di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (7/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kualitas dan keaslian beras yang diproduksi maupun disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga serta bebas dari praktik oplosan.
Dalam tinjauan itu, Kapolda didampingi pengelola kilang. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat memperoleh bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan memenuhi standar mutu nasional.
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi dan distribusi beras,” ujar Irjen Marzuki usai pengecekan.
Selain memastikan mutu beras, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional, salah satu agenda utama dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—yakni memperkuat kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri dan memperkokoh ketahanan pangan di daerah.
Kapolda menegaskan, penguatan sektor pertanian dan pangan lokal merupakan strategi penting menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. “Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” kata Abituren Akabri 1991 itu.
Ia juga mengapresiasi manajemen CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu beras serta melibatkan petani lokal dalam rantai pasoknya. Praktik ini, menurutnya, patut menjadi contoh bagi pelaku usaha pangan lain di Aceh.
Kapolda Aceh turut mengingatkan masyarakat agar membeli beras dari sumber terpercaya dan tidak tergiur harga murah yang tidak wajar. Ia menegaskan, Polri akan terus mengawasi peredaran bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim, guna mencegah praktik curang yang merugikan masyarakat.
“Sinergi semua pihak—mulai dari petani, pengusaha, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum—sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” tutup Kapolda Aceh.
