DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, menawarkan solusi sistem parkir berlangganan guna mengatasi berbagai persoalan parkir yang terus terjadi di Kota Banda Aceh.
Menurutnya sistem parkir berlangganan lebih praktis bagi masyarakat dan juga dapat meningkatkan PAD hingga lima kali lipat dari sistem yang diterapkan selama ini.
Hal ini disampaikannya di ruang Komisi 3 gedung DPRK Banda Aceh pada Senin (3/3/2025) menanggapi gejolak para pedagang di kawasan Batoh terhadap parkir elektronik atau e-parking.
“Sebenarnya tujuan dibuat e-parking itu guna mengendalikan pemasukan retribusi parkir dari manipulasi. Namun persoalannya masih banyak masyarakat kita tidak memiliki kartu e-money sehingga mereka enggan untuk berbelanja di kawasan yang menerapkan e-parking.”
“Mereka lebih memilih untuk berbelanja di toko yang lain yang parkirnya sistem manual karena sudah terbiasa dengan sistem bayar parkir langsung, mungkin ini yang membuat toko mereka sepi,” ungkap Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini.
“Sehingga wajar saja sejumlah pedagang melakukan protes karena sistem e-parking dianggap telah mematikan usahanya akibat masyarakat tidak mau lagi masuk berbelanja dikawasan toko mereka,” sambungnya.
Menurut Ramza yang juga sebagai Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, sistem parkir berlangganan sudah mulai banyak diterapkan dibeberapa daerah. Salah satunya yang terdekat yaitu Kota Medan, Sumatera Utara.
“Saya yakin bila parkir berlangganan ini diterapkan, akan meringankan beban masyarakat karena mereka hanya membayar sekali saja untuk setahun dengan harga yang murah. Sistem ini juga akan meningkatkan PAD yang sangat besar serta mencegah manipulasi dan kebocoran PAD,” tuturnya.
“Sistem parkir berlangganan ini bisa dua cara, pertama dengan melakukan kerjasama dengan samsat yaitu masyarakat bisa membayar ketika mengurus perpanjangan surat pajak kendaraan STNK.”
“Dan yang kedua bisa dengan membeli stiker barcode yang dijual langsung oleh Pemko melalui Dinas Perhubungan atau BPKK. Bagi kenderaan yang sudah lunas diberikan stiker yang berhologram untuk ditempel dikenderaannya,” urainya
Ramza merincikan, data dari BPS Kota Banda Aceh pada Januari 2024 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 310.269 unit dengan rincian sepeda motor sebanyak 240.769 unit, mobil penumpang 53.089 unit dan mobil barang 13.729 unit.
“Bila tarif untuk kendaraan roda dua Rp 75 ribu per tahun, roda empat Rp 125 ribu per tahun dan mobil barang/truk/Bis Rp 150 ribu per tahun maka akan diperoleh PAD sebesar Rp 27 miliar. Sedangkan dengan sistem yang berjalan saat ini setiap tahunnya PAD hanya berkisar Rp 5 miliar,” jelasnya.
“Sedangkan terhadap juru parkir yang sudah bekerja saat ini bisa diberikan gaji perbulan, jadi tidak ada yang di non aktifkan, malah bila PAD nya besar bisa menambah lagi juru parkir hingga bisa mengatasi pengangguran dan mencegah munculnya jukir liar. Jadi wacana ini harus dipertimbangkan oleh ibu wali kota,” harapnya.
Untuk memudahkan pelaksanaannya, Ramza menawarkan solusi penerapan parkir berlangganan jangan dipaksakan kepada seluruh pemilik kenderaan bermotor, mungkin saja karena produk baru pasti ada penolakan dari masyarakat, untuk itu berikan saja kebebasan boleh memilih berlangganan atau bayar langsung kepada juru parkir seperti yang berjalan saat ini.
Nantinya masyarakat akan melihat mana yang menguntungkan bagi mereka. “Saya juga berharap kepada para pedagang yang terdampak akibat penerapan e-parking harap bersabar, berikan kesempatan kepada ibu walikota untuk mengkaji lebih dalam atas persoalan itu.”
“Komisi 3 DPRK akan membahas juga persoalan ini bersama dengan Dinas Perhubungan, semuanya pasti akan ada solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat,” tutup dia. [dp]
