DONYAPOST, Banda Aceh — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi fleksibilitas pemerintah kota dalam membiayai program prioritas apabila terjadi perubahan kebijakan transfer.
Karena itu, Fraksi PAN mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terencana dan berkelanjutan, tanpa membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi PAN, Sofyan Helmi, dalam pembahasan kebijakan anggaran Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2027.
Menurut PAN, optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak secara akurat, penertiban kebocoran penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Potensi pajak hotel, restoran, parkir, reklame, dan sektor ekonomi lainnya perlu dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha,” kata Sofyan Helmi.
Fraksi PAN juga meminta setiap target peningkatan PAD didukung data yang realistis, strategi pencapaian yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan.
Belanja daerah harus berbasis kebutuhan rakyat
Selain persoalan pendapatan, PAN mengingatkan agar pengalokasian belanja APBK 2027 benar-benar didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengulang program rutin tahunan perangkat daerah.
Fraksi PAN meminta belanja daerah diarahkan secara proporsional untuk memperkuat pelayanan dasar, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi rakyat, membangun infrastruktur lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja.
“Kami meminta agar belanja daerah diarahkan secara proporsional pada pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
PAN juga mengingatkan pemerintah agar menghindari pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak, bersifat seremonial, atau tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.
Fraksi PAN berharap penyusunan APBK Banda Aceh 2027 tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. []






