DONYAPOST, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M pada Selasa (10/11/2026).
Jamaah asal Aceh yang masuk kuota keberangkatan tahun ini diwajibkan membayar Rp43.695.779 per orang setelah dikurangi subsidi pemerintah dan nilai manfaat.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengatakan pelunasan tahap pertama berlangsung mulai 10 November hingga 10 Desember 2026. Ia mengimbau jemaah yang berhak melunasi segera menyelesaikan pembayaran dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” kata Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pelunasan Bipih reguler dibagi dalam dua tahap yang berlangsung setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB.
Tahap pertama diperuntukkan bagi jemaah yang telah lunas tetapi menunda keberangkatan, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan 2027, serta jemaah lanjut usia (lansia) yang mendapat prioritas.
Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16–31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.
Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Nurchalis menjelaskan, pembagian dua tahap tersebut bertujuan memastikan penyerapan kuota di seluruh daerah berjalan optimal dan transparan.
“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” ujarnya.
Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah (PHD).
Setiap jemaah mendapat subsidi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata Rp43.817.526,35 serta dukungan pemerintah sebesar Rp3,2 juta.
Besaran Bipih yang harus dibayar jemaah berbeda sesuai embarkasi. Untuk Embarkasi Aceh ditetapkan Rp43.695.779, Medan Rp44.020.279, Padang Rp44.148.779, Balikpapan Rp49.891.779, dan Banjarmasin Rp50.128.779.
Selanjutnya, Lombok Rp50.366.779, Batam Rp51.531.279, Palembang Rp52.161.279, Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779, Jakarta Rp53.543.779, Kertajati Rp55.101.279, Makassar Rp55.428.465, serta Surabaya dan Dhoho Rp58.146.279.
Untuk dapat melunasi Bipih, jemaah harus berstatus aktif dalam SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, terdaftar aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memenuhi persyaratan istitaah kesehatan.
Selain itu, jemaah belum pernah berhaji atau telah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 tahun sebelumnya.
Khusus jemaah prioritas lansia, persyaratannya berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti, dengan besaran sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual.
Transaksi dapat dilakukan melalui layanan non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan (banking blankspot), pembayaran dapat dilakukan melalui layanan kas keliling.
Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.
“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis. []
