DONYAPOST, Banda Aceh — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mendorong kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi menyeluruh atas bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komnas HAM RI dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya mendorong kepastian hukum serta pemulihan hak-hak korban.
Dari pihak Pemerintah Aceh, pertemuan dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, Komnas HAM RI diwakili Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Anis Hidayah mengatakan, bentrokan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat persoalan sosial, hukum, dan politik yang menjadi latar belakang hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Anis menyebutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi atas bentrokan tersebut.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain investigasi, Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat insiden itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menunggu penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak sekadar memantau perkembangan kasus, tetapi juga berperan aktif mendorong investigasi.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia berharap Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban memperoleh keadilan dan pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, mengatakan berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Ia memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik. []
