DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, mendorong mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) mengkaji dampak dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di Aceh.
Hal itu disampaikan Irwansyah saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB USK di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2026).
Pertemuan bertema “Ngobrol Ekonomi Aceh, Cari Solusi Bareng” tersebut membahas capaian ekonomi Aceh, dampak Otsus, serta langkah-langkah yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Irwansyah mengatakan, mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga perlu berkontribusi melalui ide dan gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi program nyata.
“Kami mendorong mahasiswa untuk ikut menyumbangkan ide dan gagasan segar yang bisa diwujudkan menjadi program nyata, bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Irwansyah.
Dalam diskusi itu, Irwansyah turut menyoroti dana Otsus Aceh yang telah mencapai lebih dari Rp100 triliun. Ia meminta mahasiswa ekonomi mengkaji sejauh mana dana tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan pengangguran.
Menurutnya, kajian akademis diperlukan agar penggunaan dana Otsus dapat dievaluasi secara lebih terukur, sekaligus menjadi bahan pemikiran untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Irwansyah juga menekankan pentingnya mempersiapkan kemandirian ekonomi Banda Aceh menjelang berakhirnya skema dana Otsus.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kalangan akademisi, untuk memberikan perhatian dan kontribusi bersama bagi pembangunan daerah.
“Kemudian soal kemandirian ekonomi Banda Aceh pasca-Otsus yang akan berakhir, karena itu semua lini harus punya perhatian yang sama, pemikiran yang sama, kontribusi yang sama untuk membangun dan membawa Banda Aceh ke arah yang lebih baik lagi,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara legislatif dan kalangan akademisi untuk merumuskan gagasan serta rekomendasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat Aceh. []
