DONYAPOST, Banda Aceh — Ruslan Daud resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026–2031 dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh, Selasa (31/3/2026).
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPW PKB Aceh yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat peran partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
“Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Saya meyakini dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saudara-saudara mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Fadhlullah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, para ulama Aceh yang tergabung dalam PKB, kader partai, serta para simpatisan.
Kehadiran Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menurut Fadhlullah menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Aceh.
Dalam pidatonya, Fadhlullah juga mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat persatuan dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan cita-cita para pendahulu dalam mewujudkan Aceh yang maju dan bermartabat.
“Dengan kebersamaan dan semangat yang sama, mari kita terus melanjutkan perjuangan membangun Aceh sebagaimana cita-cita para pendahulu,” katanya.
Fadhlullah juga mengingatkan bahwa Aceh telah melalui berbagai ujian sejarah, mulai dari konflik bersenjata, bencana tsunami 2004, hingga bencana banjir hidrometeorologi yang belakangan melanda sejumlah wilayah.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat Aceh.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat melalui Ketua Umum DPP PKB agar terus memberikan perhatian terhadap Aceh, termasuk dalam implementasi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam kesepakatan damai MoU Helsinki 2005.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian kepada Aceh, termasuk menjalankan kewenangan yang telah diatur sesuai dengan MoU Helsinki,” ujarnya.
Acara pengukuhan turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, alim ulama, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
