DONYAPOST, Jakarta — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendesak percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan kejelasan realisasi hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dalam Rapat Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus menyepakati Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam forum itu, Fadhlullah menyoroti kondisi warga terdampak, khususnya di Kabupaten Bireuen, yang telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) namun belum memperoleh kepastian pembangunan hunian tetap.
“Kami berharap percepatan pembangunan huntara dan kejelasan realisasi huntap, khususnya bagi masyarakat Bireuen yang sudah cukup lama menunggu,” ujarnya.
Selain persoalan hunian, Wagub Aceh juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah program di daerah yang tidak terdampak bencana namun tetap masuk dalam skema perencanaan di luar kegiatan kebencanaan.
Menurutnya, koreksi perencanaan penting agar fokus dan efektivitas anggaran benar-benar diarahkan pada wilayah terdampak sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada daerah yang sebenarnya tidak terdampak tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Ini mohon dikoreksi kembali,” tegas Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan di Aceh.
Ia berharap dukungan serupa dapat kembali diberikan menjelang meugang Idulfitri mendatang.
Rapat tingkat menteri ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana melalui koordinasi terpadu lintas sektor dan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
