Berita  

Aceh Dorong Kepastian Skema Pemulihan Pascabencana

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Wilayah Sumatera, di Ruang Sasan Bhakti Praja, Gedung C, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

DONYAPOST, Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memanfaatkan Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra untuk menegaskan kebutuhan Aceh terhadap kejelasan skema penanganan pascabencana, khususnya pada masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

Rakor yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026), dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas.

Forum ini dihadiri kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Alih-alih menyoroti aspek seremonial, Mualem menekankan urgensi kepastian mekanisme kerja Satgas nasional di daerah.

Ia meminta penjelasan konkret terkait tahapan penugasan, dukungan sektoral, hingga pola koordinasi yang akan dijalankan pemerintah pusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

“Kami perlu kepastian mekanisme penanganan pascabencana yang kini dikoordinasikan Satgas nasional, termasuk bagaimana dukungan kementerian teknis akan mengalir ke daerah,” ujar Mualem dalam forum tersebut.

Ia mengingatkan bahwa hingga kini masih terdapat wilayah di Aceh yang belum sepenuhnya pulih, sementara pemerintah daerah didorong untuk segera menetapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Kondisi ini dinilai rawan apabila masa tanggap darurat berakhir tanpa skema transisi yang jelas. Kekhawatiran tersebut, menurut Mualem, semakin relevan menjelang bulan suci Ramadhan, saat kebutuhan masyarakat meningkat dan stabilitas ekonomi lokal harus dijaga.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan darurat yang terbukti efektif, seperti pembebasan barcode SPBU untuk menjamin kelancaran distribusi BBM serta pengoperasian Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh selama masa darurat.

“Kebijakan ini terbukti membantu mobilitas dan distribusi logistik. Kami berharap dapat dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi benar-benar stabil,” katanya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Satgas menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berfokus pada prinsip build back better and stronger.

Salah satu prioritas utama adalah sektor pendidikan, termasuk relokasi sekolah rusak berat, pembangunan gedung tahan bencana, serta program cash for work berbasis Dana Siap Pakai yang melibatkan masyarakat terdampak.

Mualem menutup dengan menegaskan bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari penguatan ekonomi dan infrastruktur sebagai penggerak utama, disertai pembangunan sektor perumahan dan sosial sebagai fondasi pemulihan jangka panjang.