DONYAPOST — Delapan dekade lebih Indonesia merayakan kemerdekaan, namun Aceh seolah masih terikat oleh “penjajahan” baru: krisis listrik yang tak kunjung selesai.
Pemadaman bergilir, bahkan blackout massal, telah menjadi cerita berulang dari tahun ke tahun. Ironi ini tidak hanya mematikan lampu rumah, tetapi juga memadamkan harapan masyarakat terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
Listrik adalah kebutuhan dasar, sama pentingnya dengan air dan pangan. Tanpa pasokan yang stabil, kehidupan rumah tangga terganggu, usaha kecil gulung tikar, pendidikan lumpuh, dan pelayanan kesehatan ikut terancam.
Tidak berlebihan jika publik menilai PLN kerap berubah menjadi “musuh masyarakat” ketika pemadaman berlangsung tanpa kejelasan dan tanpa solusi yang pasti.
Masalah ini tidak bisa lagi ditangani dengan permintaan maaf formal dari manajemen PLN. Dibutuhkan langkah strategis dan berjangka panjang. Pertama, Aceh harus berani meninjau ulang kebijakan interkoneksi dengan Sumatera Utara yang selama ini justru membuat daerah ini rentan.
Kemandirian energi harus menjadi prioritas. Aceh memiliki sumber daya melimpah—air, panas bumi, hingga biomassa—yang bisa dikelola untuk kebutuhan domestik.
Kedua, pemerintah daerah bersama DPR dan DPD RI asal Aceh harus menekan pemerintah pusat serta PLN untuk menyiapkan roadmap jelas: pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan, peremajaan jaringan transmisi, serta diversifikasi sumber listrik. Tanpa desain besar, Aceh hanya akan terus jadi korban pemadaman.
Ketiga, transparansi. PLN wajib membuka data terkait kapasitas, beban puncak, dan penyebab teknis gangguan. Publik berhak tahu dan berhak dilibatkan dalam pengawasan.
Aceh tidak boleh terus hidup dalam kegelapan. Krisis listrik ini adalah ujian kepemimpinan sekaligus momentum bagi Aceh untuk merebut kembali kedaulatan energi.
Kemerdekaan sejati bagi rakyat Aceh baru akan terasa ketika lampu di rumah mereka menyala stabil, siang dan malam, tanpa takut tiba-tiba padam. []
