DONYAPOST, Banda Aceh – Pemerintah Aceh bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), melalui Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia, Ibnu Chuldun, menggelar pertemuan koordinasi untuk mematangkan rencana peresmian Memorial Living Park Rumoh Geudong di Pidie. Peresmian dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni 2025.
Pertemuan digelar di Ruang Rapat Sekda Aceh, dipimpin oleh Plt Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Bukhari, Staf Khusus Menteri HAM, serta unsur instansi terkait lainnya.
Deputi Ibnu Chuldun menjelaskan, pembangunan Memorial Living Park merupakan bagian dari program prioritas nasional yang sejalan dengan amanat Asta Cita Presiden dan Wapres, serta implementasi dari P5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM).
“Memorial ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol komitmen negara dalam merawat memori dan mendorong rekonsiliasi nasional,” ujar Ibnu.
Staf Khusus Menteri HAM, Idrus, menambahkan bahwa situs tersebut akan diserahkan kepada Pemkab Pidie pada 15 Juni 2025, sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.
Plt Sekda Aceh menyambut baik langkah ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh peresmian serta pengelolaan situs bersejarah tersebut.
“Perdamaian yang kita jaga sejak 2005 harus terus dirawat. Memorial ini menjadi pengingat bersama bahwa konflik harus disudahi dengan keadilan dan rekonsiliasi,” kata Nasir.
Ia juga menyebut bahwa peresmian Memorial Living Park menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. “Aceh bisa menjadi contoh nasional dalam penanganan isu ini,” tegasnya.
Selain agenda peresmian, pertemuan turut membahas program penguatan kapasitas HAM bagi 47 ribu ASN di Aceh. Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Bukhari, menyebut Menteri HAM akan menyampaikan program khusus dalam waktu dekat, yang akan dibahas lebih lanjut melalui rapat daring dengan Pemerintah Aceh.
