DONYAPOST, Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Mapolda Aceh, Selasa (29/4/2025), dan disaksikan langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko.
Simulasi ini bertujuan untuk mengukur kesiapan personel dalam menangani situasi kontijensi, khususnya aksi unjuk rasa yang dapat berkembang menjadi anarkis. Sebanyak 665 personel dari berbagai satuan dikerahkan dalam latihan ini.
Dalam skenario yang disimulasikan, unjuk rasa di depan Gedung DPR Aceh digambarkan mulai dari situasi damai hingga anarkis. Polda Aceh menurunkan pasukan Dalmas awal, Dalmas lintas ganti, hingga unit anti huru-hara Den 45. Tindakan taktis seperti penggunaan gas air mata, peluru hampa, dan Armoured Water Cannon (AWC) juga dilatihkan untuk mengurai massa.
Selain pengamanan fisik, tim K-9 Dit Samapta dan Tim Jibom Satbrimob turut dilibatkan untuk mendeteksi serta menangani bahan peledak dan narkotika. Seluruh tahapan latihan dilakukan sesuai prosedur dan mendekati kondisi riil di lapangan.
Sebelum simulasi, Polda Aceh juga menggelar Tactical Floor Game (TFG) untuk menyamakan persepsi dan mematangkan strategi pengamanan.
Kapolda Aceh dalam arahannya menegaskan bahwa simulasi ini adalah bentuk kesiapan menghadapi situasi nyata.
“Simulasi ini bukan sekadar peragaan. Ini latihan serius untuk menghadapi kontijensi. Lebih baik berdarah saat latihan daripada salah mengambil langkah saat kejadian sebenarnya,” ujar Irjen Achmad Kartiko.
Ia juga menekankan pentingnya penguasaan prosedur hukum dalam setiap tahapan pengamanan, serta perlindungan terhadap semua pihak, termasuk pengunjuk rasa.
“Tugas Polri adalah menjamin keamanan, melindungi masyarakat, dan menjaga objek vital. Kita harus bertindak profesional sesuai undang-undang dan peraturan Kapolri,” tambahnya.
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan sejumlah agenda strategis lainnya, Kapolda meminta seluruh personel meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait.
“Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Kita harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tutupnya.
