DONYAPOST, Banda Aceh — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak aparat penegak hukum menuntaskan penanganan kasus dugaan pelanggaran syariat Islam yang melibatkan FD dan AM.
Lambannya proses penyidikan hingga kedua tersangka dikeluarkan dari tahanan dinilai berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan syariat Islam di Banda Aceh.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa pengeluaran kedua tersangka dari tahanan tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya proses hukum. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui perkembangan dan kendala penanganan perkara tersebut secara transparan.
Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Bahkan, berkas perkara disebut telah dua kali dikembalikan oleh kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
Kondisi tersebut, menurut Tuanku Muhammad, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara.
Fraksi PKS mempertanyakan penyebab perkara yang telah menyita perhatian publik itu belum juga sampai ke tahap persidangan. Kendala penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pemenuhan unsur pembuktian harus dijelaskan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Jangan sampai proses yang berlarut-larut tanpa kepastian justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh dituntut menjaga konsistensi penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. PKS mengingatkan agar tidak muncul kesan hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan.
Karena itu, Fraksi PKS mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh memaparkan secara komprehensif perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa.
PKS juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Selain evaluasi kinerja aparat, Fraksi PKS mendorong kajian terhadap regulasi, termasuk ketentuan jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
Kajian itu dinilai perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk memperjelas ketentuan serta menjamin kepastian hukum.
Bahkan, Fraksi PKS mendorong revisi Qanun Hukum Jinayat guna memperkuat pengaturan dan kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut.
Di sisi lain, PKS mengingatkan bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pemerintah juga harus memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta edukasi keagamaan secara berkelanjutan.
Aparatur pemerintah pun diminta menjadi teladan dalam integritas, etika, dan tanggung jawab moral dengan menjunjung tinggi nilai agama serta ketentuan perundang-undangan.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebagai polemik sesaat tanpa evaluasi dan penyelesaian.
PKS menilai masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara aparat wajib menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penegakan hukum, menurut Fraksi PKS, harus menjamin keadilan dan kepastian tanpa pandang bulu. []
