DONYAPOST, Banda Aceh — Komisi II DPRK Banda Aceh menyoroti minimnya pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja.
Instalasi senilai sekitar Rp200 miliar itu baru melayani 14 pengguna dari kapasitas 5.000 orang.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, S.Ked, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengambil langkah konkret agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran APBN tersebut tidak terus terbengkalai.
Menurut Zidan, SPALD-T seharusnya menjadi solusi pengelolaan limbah domestik masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan, serta melindungi sumber air tanah.
Namun, hingga kini pemanfaatannya masih jauh dari kapasitas yang tersedia. Dari target layanan 5.000 pengguna, pelanggan aktif baru sekitar 14, termasuk Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pemko Banda Aceh harus mengkaji dan meninjau kembali pengelolaan SPALD-T ini. Fasilitas yang dibangun dengan investasi sekitar Rp200 miliar, termasuk kebutuhan lahannya, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Politisi muda PAN itu menjelaskan, salah satu kendala utama operasional SPALD-T adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan.
Karena itu, Komisi II meminta Pemko Banda Aceh proaktif melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat agar pembangunan jaringan pendukung segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar hingga Rp60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Zidan juga menyoroti beban operasional SPALD-T yang mencapai sekitar Rp300 juta dan masih ditanggung melalui APBK Banda Aceh.
Menurutnya, pengeluaran tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah jika fasilitas tidak segera dioptimalkan. Padahal, SPALD-T diharapkan tidak hanya memberikan layanan sanitasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota.
“Seharusnya, anggaran Rp300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” katanya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T berada di bawah Perumda Tirta Daroy. Komisi II berharap Pemko Banda Aceh segera menuntaskan persoalan jaringan perpipaan agar investasi besar tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi beban anggaran daerah. []
