Berita  

Golkar-PKB-PPP Minta APBK 2027 Berpihak kepada Rakyat

Sekretaris Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh, Muhammad Iqbal, ST

DONYAPOST, Banda Aceh — Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan aset daerah, dan memperketat pengawasan kebocoran penerimaan menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 9,55 persen dalam Rancangan APBK 2027.

Selain persoalan fiskal, fraksi gabungan tersebut juga menyoroti pemerataan infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan pembinaan syariat Islam.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh, Muhammad Iqbal, ST, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026), di Gedung DPRK Banda Aceh.

Iqbal mengatakan, APBK merupakan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut lebih selektif menentukan prioritas, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat optimal.

Fraksi Golkar-PKB-PPP mencatat pendapatan daerah dalam Rancangan APBK 2027 turun 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS 2027. Penurunan transfer pemerintah pusat yang mencapai 9,55 persen dinilai menjadi tantangan serius bagi kemampuan keuangan daerah.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, fraksi gabungan meminta pemerintah mengoptimalkan PAD melalui pendataan potensi pajak dan retribusi, pembenahan administrasi, serta digitalisasi pelayanan.

Pemerintah juga didorong meningkatkan produktivitas aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan memperketat pengawasan penerimaan, terutama dari sektor parkir, pasar, reklame, serta retribusi lainnya.

Namun, peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan iklim investasi agar tidak menimbulkan beban berlebihan.

Dorong pemerataan infrastruktur dan penanganan banjir

Di sektor belanja, Fraksi Golkar-PKB-PPP mencatat rencana belanja daerah dalam Rancangan APBK 2027 turun 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS. Karena itu, pemerintah diminta menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan.

Belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam bidang infrastruktur, fraksi tersebut mengapresiasi rencana pemeliharaan jalan, perbaikan drainase, penataan pedestrian, dan peningkatan fasilitas dasar. Namun, pembangunan harus dilakukan secara merata, terutama di kawasan permukiman yang masih menghadapi persoalan banjir, genangan air, dan kerusakan jalan lingkungan.

Penanganan banjir juga diminta dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi pada solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.

Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar-PKB-PPP mendukung pemenuhan anggaran minimal 20 persen, program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta keberlanjutan program Banda Aceh Academy.

Peningkatan anggaran tersebut harus diikuti pembenahan kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan penguatan pendidikan karakter generasi muda.

Sementara di bidang kesehatan, peningkatan pelayanan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya harus menjadi prioritas, termasuk penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.

UMKM dan pembangunan gampong

Fraksi Golkar-PKB-PPP juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Rencana peningkatan fasilitas Pasar Aceh, Sentra IKM, serta penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, dan kuliner dinilai positif, tetapi harus memberikan dampak ekonomi yang terukur.

Pemerintah diminta memperluas akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk, dan digitalisasi usaha bagi pelaku UMKM.

Dalam pembangunan gampong, fraksi tersebut menyoroti alokasi Dana Gampong yang diperhitungkan sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah kota diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan pemerintahan gampong, khususnya pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.

Program pembangunan juga harus mengakomodasi aspirasi warga yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Soroti pembinaan syariat Islam dan fenomena LGBT

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, Banda Aceh dinilai memiliki tanggung jawab besar menjadi contoh dalam membangun masyarakat yang Islami, berakhlak, tertib, dan bermartabat.

Fraksi Golkar-PKB-PPP mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan syariat Islam. Namun, penegakannya diharapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendidikan, pembinaan, keteladanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Fraksi tersebut turut menyoroti fenomena LGBT yang disebut menjadi salah satu persoalan sosial dan perhatian masyarakat di Banda Aceh.

Mereka mengusulkan penguatan pendidikan agama dan pembinaan akhlak sejak dini melalui keluarga, sekolah, serta lembaga pendidikan keagamaan. Peran orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak, khususnya menghadapi pengaruh pergaulan dan media sosial, juga perlu ditingkatkan.

Selain itu, kegiatan kepemudaan, pengajian, olahraga, dan aktivitas positif lainnya perlu diperkuat untuk membangun karakter generasi muda.

Koordinasi Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, serta pemerintah gampong juga dinilai penting dalam menjalankan edukasi dan pembinaan masyarakat.

Dukung Laboratorium Parfum dan Taman Atsiri

Dalam pandangan tersebut, Fraksi Golkar-PKB-PPP juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan Laboratorium Parfum, Taman Atsiri, dan Tugu Parfum sebagai identitas baru Banda Aceh yang mengangkat potensi minyak nilam dan tanaman aromatik khas Aceh.

Fraksi tersebut pada prinsipnya mendukung gagasan itu sepanjang didasarkan pada kajian matang dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas.

Pembangunan tersebut diharapkan tidak berhenti pada proyek fisik, tetapi mampu mendorong pertumbuhan industri parfum, membuka peluang usaha, melibatkan UMKM, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Menutup pandangannya, Iqbal menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Setiap program yang dibiayai melalui APBK harus memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.

“Kami mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta mengembangkan sistem informasi APBK yang mudah diakses masyarakat,” tutup Iqbal. []