DONYAPOST, Banda Aceh — Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar APBK 2027 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan penanganan persoalan perkotaan.
Fraksi Gerindra menegaskan, penyusunan anggaran harus mengacu pada RPJM serta RKUA-PPAS dan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Mehran Gara R, yang meminta agar belanja operasional maupun belanja modal difokuskan pada program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan mendasar harus menjadi perhatian dalam APBK 2027, mulai dari peningkatan kualitas jalan kota, pemerataan infrastruktur publik, perbaikan dan normalisasi drainase untuk mengatasi banjir dan genangan, hingga pengelolaan sampah serta pemeliharaan lingkungan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi air bersih agar seluruh masyarakat, termasuk warga di pelosok gampong, dapat menikmati layanan tersebut.
Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan persoalan sosial, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
Perhatian khusus juga diminta terhadap pemeliharaan objek wisata unggulan, seperti PLTD Apung. Gerindra menilai pembenahan infrastruktur dan fasilitas wisata tersebut penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan kesesuaian antara rencana belanja dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dari berbagai aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” kata Mehran.
Desak pemerataan pembangunan KDMP di 90 gampong
Selain persoalan pelayanan dasar, Fraksi Gerindra meminta Pemko Banda Aceh serius mendukung Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bentuk sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Menurut Gerindra, program tersebut merupakan salah satu prioritas Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Namun, hingga kini pembangunan fisik KDMP belum merata di 90 gampong di Banda Aceh. Karena itu, pemerintah kota diminta segera mencari solusi konkret bagi gampong yang terkendala ketersediaan lahan agar seluruh wilayah dapat merealisasikan pembangunan koperasi tersebut.
Gerindra menilai keberadaan KDMP dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan elpiji dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Minta perencanaan anggaran lebih terukur
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mengingatkan agar penyusunan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah kota juga diminta memperbaiki perencanaan kas serta pengendalian belanja agar seluruh program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota melakukan perencanaan kas dan pengendalian belanja yang jauh lebih baik, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan benar-benar didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang riil. Estimasi belanja daerah harus disesuaikan secara akurat dengan pendapatan riil yang akan diterima,” ujar Mehran.
Gerindra berharap APBK 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik di Banda Aceh. []






