DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memprioritaskan pembangunan dan pembenahan infrastruktur dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) 2027.
Perbaikan jalan, drainase, fasilitas publik, hingga pengelolaan sampah dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Penegasan itu disampaikan Irwansyah setelah menerima dokumen R-APBK 2027 dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar politisi PKS tersebut.
Dalam rapat paripurna itu, Illiza menyerahkan dokumen R-APBK kepada Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I DPRK Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musriadi Aswad. Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Irwansyah menegaskan, pembenahan infrastruktur harus menjangkau seluruh kawasan kota, termasuk lingkungan permukiman. Selain perbaikan jalan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, fasilitas jalur pejalan kaki, serta pengelolaan sampah juga harus mendapat alokasi anggaran yang memadai.
“Kita harus melanjutkan perbaikan jalan-jalan di kota hingga permukiman, lalu pemeliharaan dan pembangunan drainase, termasuk fasilitas jalur pejalan kaki dan pengelolaan sampah,” katanya.
Selain infrastruktur, Irwansyah meminta pemerintah kota memperhatikan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang didorong adalah peluncuran Banda Aceh Academy pada 2027 untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya realisasi program beasiswa yang menjadi bagian dari janji politik pemerintah kota. Menurutnya, bantuan pendidikan tersebut harus benar-benar menjangkau masyarakat kurang mampu.
Terkait pembahasan anggaran, Irwansyah memastikan DPRK akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara ketat. Pengawalan terhadap visi dan misi wali kota hingga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) juga menjadi perhatian agar setiap program tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat.
“Apa yang sudah kita lakukan untuk anggaran tahun 2026, ini akan kita ulang lagi, kita lakukan lagi, agar semuanya memberi dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Di sisi lain, Irwansyah mengapresiasi sejumlah pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama peningkatan kualitas ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut sejalan dengan komitmen DPRK sejak awal menjalankan amanah kepemimpinan dua tahun lalu, yakni mendorong peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Namun, ia mengingatkan persoalan infrastruktur dasar, genangan air, drainase, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Pada intinya, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” tegas politisi yang telah tiga periode menjadi wakil rakyat tersebut.
Dalam R-APBK 2027, Pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan anggaran sebesar Rp1,366 triliun. Rancangan tersebut mencakup belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar, disusul lain-lain PAD yang sah Rp192 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12 miliar. []
