DONYAPOST, Banda Aceh – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., mendorong pemerintah daerah di Aceh mengalokasikan beasiswa pendidikan kedokteran bagi putra-putri daerah.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
Gagasan itu disampaikan Romo Syafi’i saat meresmikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Ia mengusulkan agar beasiswa diberikan sejak jenjang sarjana hingga pendidikan dokter spesialis, dengan kewajiban penerima kembali mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jalan keluarnya adalah beasiswa, supaya yang betul-betul dibiayai itu anak daerah. Setelah tamat, mereka kembali bertugas di daerahnya,” ujar Romo Syafi’i.
Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia bukan semata-mata kekurangan tenaga medis, melainkan juga ketidakmerataan distribusi dokter.
Sejumlah daerah masih mengalami kekurangan dokter umum maupun spesialis, sementara tenaga medis cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar.
Karena itu, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh perlu menjadikan beasiswa kedokteran sebagai salah satu program prioritas.
Dengan menyasar putra-putri daerah dan menerapkan ikatan pengabdian, pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan dokter secara lebih terencana dan berkelanjutan.
Romo Syafi’i menilai putra-putri daerah memiliki peluang lebih besar untuk menetap dan mengabdi di wilayah asal. Namun, komitmen tersebut harus diikuti dukungan fasilitas dan kesejahteraan agar dokter bersedia bertugas di daerah terpencil.
Dukungan itu, katanya, dapat berupa rumah dinas, kendaraan dinas, hingga tunjangan khusus bagi dokter yang ditempatkan di wilayah tertinggal.
“Dokter itu tidak mengenal jam kerja. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, mereka harus siap memberikan pelayanan. Karena itu, sudah sewajarnya dokter yang mengabdi di daerah terpencil mendapatkan fasilitas dan penghargaan yang layak,” katanya.
Dorong Dukungan Kemenkes untuk UIN Ar-Raniry
Selain mendorong kebijakan beasiswa, Wamenag meminta penguatan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat pengembangan Fakultas Kedokteran UIN Ar-Raniry, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia meminta pihak universitas menyusun proposal kebutuhan secara terukur agar dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.
“Kalau ada kebutuhan seperti yang disampaikan Pak Rektor, saya kira buat saja proposalnya dengan jelas. Nanti, selain dari Kementerian Agama, kita minta dukungan Kementerian Kesehatan untuk merealisasikan kebutuhan mendesak Fakultas Kedokteran UIN Ar-Raniry,” ujarnya.
Syafi’i menyebut pengembangan fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter nasional.
Menurutnya, kehadiran Fakultas Kedokteran di UIN Ar-Raniry juga menandai perluasan kontribusi perguruan tinggi Islam dalam pembangunan nasional, khususnya sektor kesehatan.
Ia mengaitkan pengembangan tersebut dengan transformasi perguruan tinggi Islam menjadi universitas yang mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan umum.
Integrasi keilmuan itu mencerminkan pemahaman Islam secara menyeluruh atau kaffah, termasuk melalui pengembangan ilmu kedokteran yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga kehidupan dan kemaslahatan manusia.
Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., mengatakan pendirian Fakultas Kedokteran merupakan langkah strategis untuk memperluas pengembangan keilmuan sekaligus berkontribusi memenuhi kebutuhan tenaga medis di Aceh.
Pada penerimaan mahasiswa tahun pertama, fakultas tersebut memperoleh kuota 50 mahasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Seluruh kuota berhasil terpenuhi. Menariknya, sembilan mahasiswa yang diterima merupakan penghafal Al-Qur’an 30 juz.
“Alhamdulillah, tahun ini dengan kuota yang diberikan sebanyak 50 mahasiswa, kami mendapatkan full 50 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sembilan mahasiswa kami hafal 30 juz Al-Qur’an. Ini luar biasa,” kata Mujiburrahman.
Ia menjelaskan, proses pendirian Fakultas Kedokteran telah dimulai sejak 2023. Pada tahap awal, rencana tersebut sempat diragukan karena UIN Ar-Raniry dinilai belum memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran.
Namun, universitas terus melakukan persiapan, mulai dari pemenuhan sarana laboratorium, konsultasi dengan pihak terkait, hingga evaluasi dan visitasi oleh lembaga berwenang. Setelah melalui tahapan tersebut, izin pembukaan Program Studi Kedokteran diperoleh pada 31 Agustus tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, seluruh proses berjalan lancar dan sangat cepat. Ini tentu berkat ikhtiar, dukungan berbagai pihak, dan pertolongan Allah SWT,” ujarnya.
Laboratorium Permanen Dibangun Mulai 2027
Meski telah memiliki laboratorium untuk memenuhi persyaratan perizinan, pengembangan fasilitas pendidikan kedokteran UIN Ar-Raniry masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Mujiburrahman menyebut sejumlah peralatan laboratorium dan perangkat pembelajaran medis modern masih perlu dilengkapi. Salah satunya manekin elektronik untuk mendukung simulasi praktik kedokteran.
Sementara itu, pembangunan laboratorium permanen Fakultas Kedokteran direncanakan melalui proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) periode 2027–2031. Fasilitas tersebut akan dibangun di kawasan kampus agar berdekatan dengan gedung fakultas.
“Kami mohon dukungan Pak Wakil Menteri agar Kementerian Agama dapat membantu melengkapi peralatan laboratorium. Kami ingin seluruh proses pembelajaran berjalan dengan baik, didukung sarana yang lengkap, modern, dan sesuai standar,” kata Mujiburrahman.
Ia berharap dukungan Kementerian Agama dan pemerintah daerah dapat mempercepat pengembangan fakultas tersebut sehingga mampu melahirkan dokter yang kompeten, berintegritas, berkarakter keislaman, serta siap mengabdi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Peresmian Fakultas Kedokteran UIN Ar-Raniry ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, dilanjutkan peninjauan sejumlah fasilitas laboratorium.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, S.T., M.Si.; Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Drs. Samsul Azhar, M.A.P.; Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. H. Faisal Ali Hasyim, S.E., M.Si., CA, CSEP; jajaran pimpinan UIN Ar-Raniry; serta sejumlah pejabat dan pimpinan rumah sakit di Aceh. []
