DONYAPOST, Penang — Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, meminta kader memperkuat persatuan, mempercepat regenerasi, dan memastikan kekuasaan politik berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Malik Mahmud secara daring dari Penang, Malaysia, saat pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Aceh 2026 di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (18/9/2026) malam.
Malik Mahmud yang masih menjalani terapi dan pemulihan kesehatan di Penang menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir langsung.
“Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, perhatian, pikiran dan doa saya tetap bersama seluruh keluarga besar Partai Aceh dalam Rapat Pimpinan yang penting ini,” ujarnya.
Dalam pidato politiknya, Malik Mahmud menegaskan Rapim tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin organisasi. Forum tersebut harus menjadi momentum mengevaluasi perjalanan, tujuan, dan arah perjuangan Partai Aceh.
Ia mengingatkan Partai Aceh lahir dari perjalanan sejarah panjang dan pengorbanan masyarakat, serta bertransformasi setelah perdamaian Helsinki. Karena itu, partai tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk memperoleh kekuasaan.
“Partai Aceh bukan sekadar kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Partai Aceh memikul tanggung jawab sejarah untuk menjaga perdamaian dan memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh melalui jalan demokrasi,” katanya.
Menurut Malik Mahmud, jabatan dan kekuasaan hanyalah alat. Tujuan akhirnya harus tetap kesejahteraan, keadilan, martabat, dan masa depan rakyat Aceh.
Ia meminta kader dan pejabat publik dari Partai Aceh menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Keberhasilan politik, katanya, tidak cukup diukur dari jumlah jabatan yang diperoleh. Ukurannya harus mencakup perubahan yang dirasakan masyarakat, seperti lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan petani dan nelayan, investasi, serta manfaat sumber daya alam.
“Jangan sampai Partai Aceh hanya terlihat ketika pemilu datang. Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan kita,” pesannya.
Ia juga mengingatkan kader yang menduduki jabatan publik agar tidak menjauh dari masyarakat setelah memperoleh kekuasaan.
“Semakin tinggi jabatan Saudara, semakin dekat Saudara harus berada dengan rakyat,” ujarnya.
Malik Mahmud menegaskan Partai Aceh tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.
“Kalau partai menjauh dari rakyat, suatu hari rakyat juga akan menjauh dari partai,” katanya.
Tekankan Konsolidasi dan Regenerasi
Malik Mahmud turut menyoroti pentingnya konsolidasi internal. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam organisasi politik merupakan hal wajar, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang merusak persatuan dan kepercayaan masyarakat.
Ia meminta persoalan internal diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan musyawarah. Keputusan yang diambil secara sah harus dihormati seluruh kader.
“Musyawarah bukan tanda kelemahan. Musyawarah adalah cara kita menjaga persaudaraan sekaligus menjaga organisasi,” ujarnya.
Selain konsolidasi, Malik Mahmud menyerukan percepatan regenerasi. Generasi yang mengalami langsung masa konflik semakin bertambah usia, sementara generasi muda Aceh tumbuh dalam situasi berbeda.
Menurutnya, generasi baru perlu memahami sejarah Aceh, tetapi tidak harus dibebani konflik masa lalu.
“Kita harus mewariskan nilai perjuangan, bukan mewariskan konflik,” tegasnya.
Ia meminta partai membuka ruang nyata bagi generasi muda, perempuan, akademisi, profesional, pengusaha muda, dan berbagai unsur masyarakat. Kaderisasi, katanya, harus mempertimbangkan kemampuan, integritas, loyalitas terhadap organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Perjuangkan MoU Helsinki dan UUPA
Malik Mahmud menegaskan perdamaian Helsinki dan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tetap menjadi bagian penting dari amanah politik Partai Aceh.
Ia mengingatkan, perdamaian yang ditandai penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan proses panjang yang harus terus dijaga.
Persoalan yang belum selesai, katanya, perlu diperjuangkan melalui komunikasi politik, mekanisme hukum, dialog, dan negosiasi yang bermartabat.
“Kita tidak membutuhkan politik kemarahan. Kita membutuhkan politik yang cerdas, terukur, bermartabat dan menghasilkan,” katanya.
Ia menambahkan, ketegasan dalam memperjuangkan kepentingan Aceh harus berjalan seiring dengan diplomasi dan hubungan baik bersama Pemerintah Pusat.
“Tegas tidak berarti kasar. Diplomasi tidak berarti menyerah. Dan menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Pusat tidak berarti melupakan kepentingan Aceh,” ujarnya.
Malik Mahmud juga mendorong Partai Aceh mengarahkan perjuangan politik pada pembangunan dan kesejahteraan. Ia menyebut sektor energi, minyak dan gas, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata, Sabang, dan kawasan industri sebagai potensi yang perlu dikembangkan.
Namun, pengelolaan sumber daya alam harus disertai penguatan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, keberhasilan politik perlu diukur dari manfaat yang dihasilkan, termasuk penciptaan pekerjaan, masuknya investasi produktif, pertumbuhan pengusaha lokal, serta kemampuan generasi muda Aceh bersaing di tingkat nasional dan internasional.
“Politik harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan rakyat,” tegasnya.
Enam Peunutoh untuk Kader
Menutup pidatonya, Malik Mahmud menyampaikan enam peunutoh atau pesan kepada jajaran Partai Aceh. Pesan tersebut mencakup penguatan persatuan, penghormatan terhadap mekanisme organisasi dan disiplin partai, serta komitmen pejabat publik untuk bekerja bagi rakyat dan menjaga integritas.
Ia juga meminta partai membuka ruang bagi generasi muda dan perempuan, menjaga perdamaian serta memperjuangkan MoU Helsinki dan UUPA melalui jalur politik, hukum, dan diplomasi.
Selain itu, pembangunan ekonomi, pendidikan, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi ukuran keberhasilan politik Partai Aceh.
Malik Mahmud mengingatkan kader agar tidak melupakan sejarah dan pengorbanan yang mengantarkan Aceh menuju perdamaian.
“Jangan sia-siakan perdamaian dengan perpecahan. Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat dengan kepentingan pribadi. Dan jangan sia-siakan kekuasaan tanpa meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi berikutnya,” pesannya.
Ia menutup pidato dengan menegaskan transformasi perjuangan Partai Aceh dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik harus berlanjut pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sejarah telah membawa kita dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik. Sekarang tugas kita adalah membawa perjuangan politik itu menuju kesejahteraan rakyat Aceh.” []
