DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, secara tegas menyuarakan keterbatasan dukungan anggaran dalam upaya pemulihan Aceh saat membuka Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/04/2026).
Forum yang dihadiri unsur pemerintah pusat hingga daerMualem ah ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Namun di balik itu, Mualem menegaskan satu hal krusial: kebutuhan pemulihan Aceh jauh melampaui kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.
“RKPA ini harus mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Mualem, seraya menekankan pentingnya sinkronisasi dengan program nasional.
Dengan mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Mualem secara terbuka mengungkap bahwa Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk bangkit sepenuhnya dari dampak bencana.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan dukungan yang ada masih jauh dari cukup.
Ia menilai bantuan dari pemerintah pusat hingga kini masih berfokus pada kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, sementara kebutuhan mendesak pada sektor infrastruktur belum tersentuh secara optimal.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” tegasnya.
Mualem juga menyoroti dampak lanjutan dari bencana, terutama meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah, termasuk masih adanya masyarakat pedalaman yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.
Ia berharap kondisi tersebut tidak lagi menjadi potret Aceh ke depan.
“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” katanya.
Selain persoalan ekonomi dan infrastruktur, Mualem turut mengangkat isu lingkungan yang dinilai semakin mendesak. Ia menyoroti kondisi sungai yang melebar serta kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani, sehingga berpotensi memperparah risiko banjir.
Menurutnya, jika kuala tidak segera dinormalisasi, aliran air dari hulu akan tersumbat dan menimbulkan ancaman serius bagi wilayah sekitar. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh nelayan yang kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang.
Pemerintah Aceh, kata Mualem, telah berupaya mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala. Ia menegaskan, tanpa langkah cepat, potensi bencana di masa mendatang bisa jauh lebih besar.
Karena itu, ia meminta dukungan konkret dari kementerian terkait agar penanganan persoalan ini tidak terus berlarut.
Musrenbang RKPA 2027 pun menjadi lebih dari sekadar forum perencanaan, melainkan panggung bagi Aceh untuk menyampaikan realitas keras: pemulihan tidak bisa dilakukan setengah hati, dan membutuhkan keberpihakan anggaran yang nyata.
