DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menegaskan bahwa ketangguhan kota menghadapi bencana hanya dapat dicapai melalui integrasi kebijakan, tata kelola, dan desain arsitektur berbasis risiko.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Forum Arsitek Dunia di Hermes Hotel, Jumat (17/4/2026), yang turut dibuka Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Dalam paparannya, Irwansyah menekankan bahwa pendekatan pembangunan harus bergeser dari reaktif menjadi preventif, melalui tata ruang berbasis mitigasi, penerapan standar bangunan tahan bencana, serta pemberian insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang kuat, dengan koordinasi lintas sektor, transparansi, serta penguatan kapasitas hingga level komunitas agar respons terhadap bencana lebih cepat dan kontekstual.
“Ketangguhan hanya tercapai jika kebijakan visioner, tata kelola solid, dan desain adaptif berjalan terpadu—bukan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Irwansyah turut membagikan pengalaman Aceh menghadapi dua bencana besar. Saat Tsunami Aceh 2004, ia menjabat Ketua PEMA/BEM Unsyiah dan terlibat dalam advokasi penggratisan SPP bagi penyintas, penggalangan relawan mahasiswa nasional, serta pendirian posko bantuan di wilayah terdampak.
Sementara saat banjir bandang, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRK, ia melakukan berbagai langkah advokasi untuk memastikan layanan publik tetap berjalan, termasuk terkait ketersediaan BBM dan LPG.
Ia mengungkapkan sempat terjadi antrean panjang di SPBU akibat kepanikan warga. Untuk itu, ia turun langsung ke depo BBM Krueng Raya guna memastikan stok aman, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
Selain itu, pihaknya juga mendorong penambahan kapal pengangkut BBM dan mengadvokasi distribusi LPG yang terganggu akibat putusnya jalur darat.
Irwansyah juga menyoroti lambannya penanganan listrik oleh PLN saat bencana, yang menyebabkan pemadaman berkepanjangan hingga hampir sebulan di Banda Aceh.
“Protes keras terus kami suarakan agar pemerintah pusat memahami kondisi warga yang terdampak,” katanya.
Ke depan, ia menegaskan Banda Aceh harus memperkuat integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta menjadikan edukasi kebencanaan sebagai budaya publik, di samping membangun ketahanan infrastruktur dan sosial.
“Intinya, kota tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang siap sebelum bencana terjadi, dengan masyarakat sebagai garda terdepan,” ujarnya.
Forum tersebut juga menghadirkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal serta sejumlah pembicara dari berbagai negara.
