DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten/kota hingga 20 April 2026.
Langkah ini diambil menyusul peringatan dini dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, dan petir dalam beberapa hari ke depan.
Berdasarkan analisis BMKG, kondisi atmosfer di Aceh saat ini dipengaruhi pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan.
Dampaknya, hampir seluruh wilayah Aceh berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada periode 11–20 April 2026, yang berisiko memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Merespons situasi tersebut, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam, terutama di wilayah rawan bencana.
“Kami minta BPBD kabupaten/kota segera mengaktifkan posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Ini periode krusial untuk meminimalkan risiko,” ujar M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim SAR dan BMKG secara daring, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, langkah mitigasi tidak boleh ditunda. Pemerintah daerah diminta segera melakukan normalisasi infrastruktur air, seperti pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi untuk mencegah luapan air saat hujan deras.
Selain itu, upaya pencegahan juga mencakup pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas yang berpotensi membahayakan. Petugas di lapangan diminta meningkatkan patroli di kawasan rawan banjir, longsor, serta daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.
Dalam aspek kesiapsiagaan, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) beserta penempatan alat berat di titik siaga.
Seluruh sarana pendukung, mulai dari perahu evakuasi, kendaraan darurat, logistik, hingga tenda pengungsian, harus dipastikan dalam kondisi siap pakai. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga diminta diverifikasi ulang.
Lebih lanjut, M. Nasir menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Koordinasi intensif harus dilakukan antara pemerintah daerah, TNI/Polri, serta instansi terkait seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom untuk memastikan respons cepat saat kondisi darurat.
Optimalisasi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) juga menjadi perhatian. Para camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk grup WhatsApp, sirine desa, dan media lokal.
“Jangan ada informasi yang terputus. Langkah preventif ini penting untuk menekan risiko dampak cuaca ekstrem selama masa siaga,” tegasnya.
