Berita  

Komisi V DPR-RI Kunjungi Aceh Besar, Terima Usulan Pembangunan Embung dan Waduk

Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syukri, menyerahkan berkas kepada Anggota DPR-RI Komisi V dari Fraksi PKB, H Irmawan. | © Hak cipta foto diatas dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik foto.

DONYAPOST, Kota Jantho – Komisi V DPR-RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Aceh Besar, Kamis (9/4/2026).

Kunjungan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk menyampaikan berbagai usulan program pembangunan, termasuk percepatan pembangunan embung dan waduk guna memperkuat sektor pertanian dan ketahanan air di daerah tersebut.

Rombongan Komisi V DPR-RI meninjau sejumlah titik penting, di antaranya proyek Jalan Tol Trans Sumatera Sigli–Banda Aceh, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang, serta Gerbang Tol Seksi III Kota Jantho KM 32+000.

Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syukri, yang menerima langsung kunjungan tersebut mengatakan Pemkab Aceh Besar telah menyiapkan sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan kepada Komisi V DPR-RI untuk menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, usulan tersebut diserahkan kepada Anggota DPR-RI Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, H Irmawan.

“Kami telah menyiapkan beberapa usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pertanian. Usulan tersebut kami serahkan kepada Komisi V DPR-RI agar dapat menjadi perhatian bersama,” kata Syukri.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah percepatan pembangunan embung dan waduk yang dinilai sangat penting untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian, terutama saat musim kemarau.

Menurut Syukri, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Karena itu, keberadaan infrastruktur sumber daya air seperti embung dan waduk sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

“Aceh Besar merupakan daerah pertanian. Sebagian besar masyarakat kami bermata pencaharian di sektor tersebut. Karena itu, dukungan pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pertanian sangat kami harapkan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain menyampaikan usulan pembangunan, Syukri juga mengapresiasi kunjungan kerja Komisi V DPR-RI ke Aceh Besar.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat membawa dampak positif bagi percepatan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan penanganan dampak bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu dari Komisi V DPR-RI ke Aceh, khususnya ke Kabupaten Aceh Besar. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat membawa perhatian dan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa persoalan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain terkait pembangunan dan akses infrastruktur, termasuk jalan tol, serta dampak banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Menurutnya, banjir tidak hanya berdampak pada infrastruktur jalan dan permukiman warga, tetapi juga memengaruhi kawasan hutan dan lahan masyarakat yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Beberapa waktu terakhir kita juga menghadapi persoalan pasca banjir yang berdampak pada berbagai sektor, baik infrastruktur maupun kawasan hutan serta lahan masyarakat. Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui Komisi V DPR-RI dapat membantu percepatan penanganan persoalan tersebut,” tuturnya.

Meski demikian, Syukri menyebut kondisi di Aceh Besar relatif masih dapat dikendalikan dan sebagian besar dampak musibah dapat ditangani dengan cepat oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

“Alhamdulillah, untuk kondisi di Aceh Besar sendiri, musibah yang terjadi tidak terlalu berat dan sebagian besar dapat kami selesaikan dalam waktu yang relatif cepat,” pungkasnya.

Kunjungan kerja Komisi V DPR-RI tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar dan Aceh secara umum.