DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan capaian pembangunan dan kinerja keuangan daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berlangsung di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026).
Agenda rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam keterangannya, Mualem menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Laporan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah di masa mendatang.
Menurut Mualem, berbagai capaian pembangunan yang diraih sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
“Pembangunan yang kita jalankan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan serta sinergi dari seluruh pihak,” ujar Mualem dalam rapat tersebut.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.
Selain itu, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun angka tersebut masih berpotensi meningkat akibat dampak bencana yang terjadi di beberapa wilayah.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Lebih lanjut, Mualem menjelaskan bahwa berbagai program strategis telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh juga mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun, serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Mualem juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Aceh.
Ia mengajak semua pihak untuk bekerja dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.
