DONYAPOST, Aceh Timur —- Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegur keras vendor pembangunan hunian sementara (huntara) di Gampong Blang Senong, Kecamatan Pante Bidari.
Progres pembangunan dinilai jauh dari target, sementara warga korban bencana masih menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.
Al-Farlaky melakukan kunjungan kerja ke Gampong Blang Senong, Dusun Pelalu, Kecamatan Pante Bidari, Sabtu (28/3/2026), untuk meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan masyarakat sekaligus meninjau progres pembangunan di lokasi. Namun, ia mendapati sejumlah bangunan huntara belum selesai dikerjakan sesuai target.
Di tengah terik matahari, Al-Farlaky tampak menyoroti langsung kondisi proyek yang dinilai belum rampung dengan layak. Ia menilai keterlambatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata, karena menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat korban bencana.
“Ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang butuh tempat tinggal. Kenapa bisa terbengkalai begini? Ini belum selesai dengan layak,” tegasnya.
Bupati menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir vendor yang bekerja tidak serius, terutama pada proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan huntara menunjukkan lemahnya tanggung jawab pelaksana proyek terhadap kondisi warga yang masih menunggu tempat tinggal yang layak.
“Kalau tidak sanggup, sampaikan dari awal. Ambil sikap, putuskan kontrak dengan vendor. Tidak boleh lamban seperti ini,” ujar Al-Farlaky.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor pelaksana.
Ia menegaskan langkah tegas perlu diambil, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak jika progres pembangunan tidak menunjukkan perkembangan signifikan.
Al-Farlaky menjelaskan pembangunan huntara tersebut merupakan program BNPB, termasuk dalam penunjukan vendor pelaksana. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pengawalan agar hak masyarakat dapat terpenuhi.
“Kami tidak lepas tangan. Perlu diluruskan, ini program BNPB, termasuk vendornya. Namun karena ini menyangkut rakyat kami, tetap akan kami kawal sampai tuntas,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar proyek kemanusiaan seperti pembangunan huntara tidak melibatkan pihak yang tidak memiliki kompetensi.
“Jangan libatkan vendor yang tidak berkompeten. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan BNPB, Isroil Samihardjo, mengakui adanya kendala dalam distribusi material ke lokasi pembangunan di Blang Senong.
Meski demikian, ia memastikan pembangunan huntara akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.
“Kami meminta maaf atas kendala di lapangan. Kami akan mengevaluasi seluruh vendor yang bermasalah. Insyaallah dalam 10 hari ke depan pembangunan ini akan kita rampungkan,” ujar Isroil.
