DONYAPOST, Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan kerja Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan bencana alam, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pemberantasan narkotika, hingga potensi dampak sosial-ekonomi akibat dinamika global.
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe Zulfikar Idris mengatakan, pertemuan tersebut juga menyoroti langkah-langkah koordinasi antara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan itu, Kapolda Aceh hadir didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Djoko Susilo, Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza, serta Staf Ahli Kapolda Aceh Dr. Nurlis Effendi. Sementara Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq.
Wali Nanggroe menegaskan bahwa penanganan korban bencana harus dilakukan secara cepat dan berkelanjutan agar masyarakat terdampak segera pulih dari kondisi darurat.
“Seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam harus mendapatkan perlindungan dan bantuan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar Wali Nanggroe.
Menurutnya, penanganan pengungsi menjadi prioritas utama, mulai dari penyediaan hunian sementara, bantuan kebutuhan pokok, hingga percepatan pembangunan hunian tetap.
“Kita ingin proses pemulihan berjalan pasti sehingga masyarakat bisa segera kembali hidup normal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, terutama menjelang dan setelah Idulfitri.
“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap lancar,” tegasnya.
Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan keprihatinan atas laporan mengenai perempuan muda asal Aceh yang menjadi korban perdagangan manusia melalui jalur pekerjaan ilegal ke luar negeri.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan bahwa aparat keamanan bersama pemerintah terus memperkuat respons terhadap penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.
“Langkah-langkah penanganan terus kami intensifkan, termasuk pembukaan akses ke wilayah terdampak, distribusi logistik, serta pengamanan situasi selama masa pemulihan,” ujarnya.
Menurut Kapolda, dukungan terhadap korban bencana juga mencakup penyaluran bantuan kebutuhan dasar dan logistik, termasuk bantuan uang tunggu bagi masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai.
Kapolda juga menyoroti potensi dampak sosial pascabencana, di mana tekanan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan sosial dan risiko kriminalitas.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah Aceh melalui penguatan pengawasan, patroli rutin, serta penegakan hukum yang tegas dan profesional,” katanya.
Ia menambahkan, pemberantasan peredaran narkotika tetap menjadi perhatian serius aparat, terutama di kawasan perkotaan. Upaya pencegahan dan penindakan akan diperkuat melalui koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Selain itu, pengawasan terhadap jaringan perekrut tenaga kerja ilegal juga akan diperketat guna mencegah kasus perdagangan orang.
Pertemuan tersebut turut membahas dampak dinamika global terhadap ekonomi nasional dan daerah, termasuk potensi kenaikan harga energi dunia yang dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Sebagai tindak lanjut, berbagai instansi terkait akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan langkah-langkah penanganan berjalan efektif.
