Berita  

Daging Meugang Wajib Dibagikan ke Warga Terdampak Bencana

Ilustrasi dibuat Akal Imitasi (AI)

DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah pusat menegaskan mekanisme pelaksanaan Bantuan Meugang Presiden menjelang Ramadan 2026 bagi masyarakat Aceh terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Petunjuk Pelaksanaan Nomor 400.6/848/SJ tertanggal 12 Februari 2026 sebagai pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan bantuan tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan surat Mendagri itu memperjelas langkah teknis yang harus ditempuh para bupati dan wali kota.

Kata dia, kepala daerah diminta segera melakukan belanja pembelian sapi lokal melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan mekanisme perubahan penjabaran APBK, yang cukup dilaporkan kepada pimpinan DPRK.

“Ini sudah sangat jelas. Pemerintah kabupaten/kota diperintahkan langsung melakukan pengadaan sapi lokal melalui SKPD, dengan penyesuaian penjabaran APBK yang dilaporkan ke DPRK,” ujar Muhammad MTA, Sabtu (14/2/2026).

Ia menegaskan, bantuan Meugang Presiden wajib disalurkan dalam bentuk daging, bukan uang tunai. Artinya, masyarakat penerima manfaat akan menerima daging hasil pemotongan sapi yang dibeli melalui program bantuan tersebut.

“Pembagian harus berbentuk daging. Ini menegaskan bahwa program ini memang dirancang untuk memastikan masyarakat tetap bisa melaksanakan tradisi meugang menjelang Ramadan,” katanya.

Menurutnya, petunjuk Mendagri sekaligus menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah agar pelaksanaan bantuan berjalan tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Gubernur Aceh, kata dia, juga meminta seluruh bupati, Forkopimda, dan jajaran SKPD melakukan pendampingan serta membangun koordinasi intensif dengan para geuchik guna memastikan distribusi daging berlangsung lancar.

“Gubernur berharap semua pihak bersatu, memastikan bantuan ini sampai kepada masyarakat terdampak bencana secara adil dan merata,” tambahnya.

Muhammad MTA juga menyampaikan bahwa program Meugang Presiden merupakan bagian dari rangkaian pemulihan pascabencana yang terus disupervisi pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga tradisi kultural Aceh di tengah situasi bencana.

“Di setiap kesempatan, Gubernur mengajak semua pihak bersatu demi Aceh bangkit dan lebih baik ke depan,” pungkasnya.