DONYAPOST, Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menegaskan bahwa akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, khususnya warga terdampak bencana, harus dibuka seluas-luasnya tanpa hambatan administratif.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Nanggroe dalam pertemuan dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (3/2/2026). Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pelayanan kesehatan di Aceh. Menurutnya, masyarakat yang baru saja mengalami musibah bencana membutuhkan layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit.
“Masyarakat yang terdampak bencana harus mendapatkan layanan kesehatan secepat dan semudah mungkin. Akses pelayanan kesehatan wajib dibuka luas agar tidak ada warga yang terabaikan,” tegas Wali Nanggroe.
Ia menilai optimalisasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi langkah krusial, terutama dalam situasi darurat dan pascabencana. Karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan fleksibel agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BPJS Kesehatan, antara lain Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Dr. Rasinta Ria Ginting, SE., Ak., M.Si., AAAK, Kepala Bagian Kepesertaan Teuku Muhammad Afandy, SKM., MM, serta Staf Humas BPJS Kesehatan Rifqah Sesarina dan Elza Fahira Aziz.
Wali Nanggroe juga didampingi Staf Khusus Wali Nanggroe Dr. M. Raviq dan Anggota Majelis Tuha Peut H. Sulaiman Abda, M.Si.
Sementara itu, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Neni Fajar, menyatakan pihaknya menerima dan mendukung penuh arahan Wali Nanggroe. BPJS Kesehatan, kata dia, siap melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan daerah, terutama dalam kondisi darurat.
“Kami siap membuka akses seluas-luasnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS bagi masyarakat terdampak bencana,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu pelayanan kesehatan di Aceh, termasuk keberlanjutan skema Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). BPJS Kesehatan menyatakan siap mendukung kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah Aceh demi peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat.
