DONYAPOST, Calang — Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Kamis (29/1/2026), kembali mengingatkan satu hal klasik dalam siklus kebencanaan Aceh: kesiapsiagaan kerap terdengar lantang di awal, namun sering diuji saat api benar-benar menyala.
Dipimpin langsung Bupati Aceh Jaya Safwandi di halaman kantor bupati, apel ini melibatkan unsur Forkopimda, TNI–Polri, instansi vertikal, hingga relawan kebencanaan.
Ia merujuk pada Surat Edaran Bupati Nomor 360/01 Tahun 2026 sebagai dasar peningkatan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Safwandi mengakui Aceh Jaya termasuk wilayah yang rutin berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Pengalaman masa lalu, kata dia, telah memperlihatkan betapa karhutla tak hanya mengganggu kesehatan dan ekonomi, tetapi juga melumpuhkan pendidikan, transportasi, bahkan mengancam keselamatan warga.
Pemerintah daerah, lanjut Safwandi, telah menyiapkan langkah antisipasi seperti pemantauan titik panas, patroli, serta imbauan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Para camat dan keuchik juga diminta memperkuat deteksi dini di wilayah masing-masing.
Namun di balik barisan rapi apel kesiapsiagaan, pertanyaan yang kerap muncul setiap musim kemarau kembali relevan: sejauh mana kesiapan ini terhubung dengan skema rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang konkret, berkelanjutan, dan berpihak pada warga terdampak?
Aceh tak kekurangan pengalaman menghadapi bencana. Yang sering luput justru kesinambungan—dari pencegahan, respons cepat, hingga pemulihan pasca-asap.
Apel kesiapsiagaan, pada akhirnya, akan diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh kehadiran negara ketika hutan terbakar dan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar imbauan.
Bagi Aceh Jaya, karhutla bukan sekadar ancaman musiman. Ia adalah pengingat bahwa kesiapsiagaan sejati tak berhenti di lapangan apel, tetapi berlanjut hingga asap terakhir benar-benar hilang dari langit dan kehidupan warga kembali pulih.
