DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Perpanjangan ini dilakukan menyusul belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Mualem dalam rapat perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh yang digelar secara virtual, dari ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status darurat ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Menurutnya, keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana yang masih berlangsung serta sebaran korban terdampak di sejumlah daerah.
Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa penanganan darurat belum sepenuhnya rampung, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
“Maka saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, perpanjangan ini bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi.
Termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang hingga kini masih sulit diakses.
Gubernur Aceh juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, serta masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Targetnya, aktivitas pendidikan, pemukiman warga, fasilitas publik, dan perekonomian masyarakat dapat segera kembali normal.
Dalam arahannya, Mualem memberi perhatian khusus terhadap kondisi Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyebut wilayah tersebut sangat membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat akibat rusaknya akses transportasi warga.
“Di Sawang, masyarakat terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, tetapi saat arus deras, akses benar-benar terputus,” kata Mualem.
Seiring perpanjangan status darurat, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera mengambil langkah strategis di lapangan.
Fokus diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir dan prioritas pencarian korban yang masih hilang juga menjadi perhatian utama. Mualem menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat diselesaikan paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya minta seluruh pihak bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik serta lahan warga. Dokumen R3P harus kita kejar sebelum awal Februari,” pungkasnya.
