DONYAPOST, Banda Aceh — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh harus menjadi penggerak ekonomi daerah melalui pemanfaatan bahan baku lokal secara maksimal.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, yang menegaskan bahwa besarnya anggaran MBG tidak boleh justru mengalir ke luar Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan Nasir saat memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta para Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026).
Nasir menyebutkan, hingga saat ini ratusan dapur MBG telah terbentuk di berbagai daerah dan jumlahnya terus bertambah. Jika target lebih dari 900 dapur MBG terealisasi, maka sekitar Rp7 triliun anggaran diperkirakan akan beredar melalui program tersebut.
Menurutnya, potensi ekonomi sebesar itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi Aceh dengan memastikan belanja bahan baku dapur MBG dilakukan di dalam daerah.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar provinsi. “Distribusi memang harus lancar, tetapi yang lebih penting adalah ketersediaan stok bahan baku di daerah. Jangan sampai bahan pangan untuk MBG justru dibeli dari luar Aceh,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, apabila minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dibelanjakan di Aceh, maka sekitar Rp5 triliun dana akan berputar di dalam daerah.
Perputaran dana tersebut dinilai dapat memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan sektor pertanian dan peternakan lokal.
Untuk mendukung hal itu, Sekda Aceh meminta pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan ketersediaan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing.
Ia juga menginstruksikan dinas teknis terkait agar aktif mendorong masyarakat meningkatkan produksi, baik melalui penanaman sayur-mayur, penguatan sektor pangan lokal, maupun pengembangan peternakan.
“Ini bukan sekadar wacana. Dananya sudah ada di program MBG. Tinggal bagaimana kita mengelolanya agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Aceh,” tegasnya.
Nasir optimistis, dengan pengelolaan yang tepat dan keberpihakan pada bahan baku lokal, program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan di Aceh.
