DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama saat ini diarahkan pada penuntasan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai fondasi pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan bahwa meskipun proses penyusunan R3P sempat terkendala keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan pos pembiayaan dalam kategori mendesak untuk memastikan proses pemulihan tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal penyelesaian R3P adalah 20 Januari, namun disesuaikan kembali menjadi 30 Januari 2026. Kami fokus pada aspek teknokratik agar seluruh tahapan pemulihan dapat dilaksanakan secara terukur,” ujar M. Nasir.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh telah memetakan dan menggerakkan kekuatan sosial dengan melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO) serta 96 sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan tersebut diarahkan ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga sektor kesehatan.
M. Nasir juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah untuk perbaikan infrastruktur strategis seperti sungai dan jembatan. Menurutnya, fleksibilitas kebijakan sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa SKALA dirancang bukan untuk menciptakan program baru, melainkan mendukung penuh prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh.
“SKALA bekerja di belakang layar untuk memperkuat strategi pemerintah daerah. Kami mengintegrasikan dukungan internasional dengan prioritas Aceh agar penanganan pascabencana berjalan efektif,” kata Petra.
Ia juga mengapresiasi capaian Aceh dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB, Aceh saat ini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik.
Terkait pemulihan ekonomi, Petra mencatat adanya risiko sosial-ekonomi pascabencana, termasuk potensi munculnya praktik tengkulak di tengah masyarakat. Meski pemulihan ekonomi tidak secara langsung menjadi mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk menjajaki dukungan lanjutan.
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba di Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data. Pemanfaatan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga terus didorong sebagai sumber data lini depan.
Selain itu, peluang kolaborasi dengan sektor akademik turut dikembangkan, di antaranya dengan melibatkan 210 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dalam pengumpulan data lapangan guna memperkuat akurasi intervensi pemerintah.
