DONYAPOST, Banda Aceh — Seorang warga Aceh, Frida, menyampaikan tawaran kontribusi kepada Pemerintah Aceh untuk mempercepat respons dan diplomasi kemanusiaan pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah.
Tawaran tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan beredar di ruang publik.
Dalam suratnya, Frida mengungkapkan keprihatinan atas kondisi lapangan yang dinilainya masih memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi. Ia menyebutkan, hingga kini masih terdapat wilayah yang terisolasi, sementara pemulihan logistik, listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi belum merata.
Selain itu, Frida menilai pergerakan bantuan masyarakat berlangsung lebih cepat dibandingkan sistem formal. Ia juga menyoroti belum diajukannya status bencana nasional, yang menurutnya berdampak pada tertutupnya akses bantuan internasional.
“Saya tidak menulis untuk menyalahkan, tetapi menawarkan solusi konkret di tengah situasi yang mendesak,” tulis Frida dalam surat terbukanya.
Mengacu pada pengalamannya sebagai penerjemah dan agen komunikasi saat bencana tsunami Aceh, Frida menawarkan diri secara sukarela untuk membantu Pemerintah Aceh, khususnya dalam mempercepat komunikasi dan diplomasi kemanusiaan dengan pihak internasional, seperti kedutaan, organisasi non-pemerintah global, serta jaringan bantuan luar negeri.
Ia juga menyatakan kesiapan membantu penyusunan narasi dan data lapangan yang dibutuhkan guna membuka akses dukungan internasional secara sah dan terkoordinasi.
Selain itu, Frida mengusulkan koordinasi lintas pihak non-politis dengan pendekatan kerja yang mengedepankan kecepatan dan efektivitas.
Frida menegaskan, dirinya tidak mengharapkan bayaran, jabatan, maupun posisi formal. Ia hanya meminta ruang untuk bekerja secara efektif demi kepentingan kemanusiaan.
Menurutnya, Aceh tidak kekurangan relawan dan orang-orang baik, namun membutuhkan keputusan berani serta komunikasi yang jujur kepada pemerintah pusat dan komunitas internasional.
“Hari ini, Aceh membutuhkan keberanian untuk memilih kemanusiaan di atas posisi dan jabatan,” tulisnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Aceh terkait surat terbuka dan tawaran kontribusi tersebut.
Apalagi Pemerintah Indonesia juga tak kunjung menetapkan bencana Aceh – Sumatera sebagai Bencana nasional. Sehingga izin masuk mereka juga masih menjadi kendala besar.
