DONYAPOST, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur serta bupati/wali kota di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Instruksi ini diterbitkan menindaklanjuti arahan Presiden pada 17 November 2025, menyusul laporan BMKG yang menunjukkan meningkatnya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik.
Dalam surat bernomor 300.2.8/9333/SJ, Kemendagri menegaskan bahwa data terbaru BMKG memperlihatkan adanya potensi cuaca ekstrem, termasuk kejadian hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat memicu banjir, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Terdapat sedikitnya 10 instruksi utama, antara lain:
Memetakan daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko dan menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk kesiapan perangkat daerah dan unsur masyarakat.
Melakukan komunikasi, edukasi, dan simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Mengaktifkan posko bencana serta melaksanakan apel kesiapsiagaan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.
- Memastikan ketersediaan peralatan dan logistik pendukung penanggulangan bencana.
- Melakukan pemantauan cuaca secara real time berdasarkan informasi BMKG serta menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik.
- Melakukan perbaikan dan normalisasi sungai serta infrastruktur yang berpotensi memperburuk banjir, rob, dan longsor.
- Melakukan pertolongan cepat serta pendataan korban bila bencana terjadi, sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- Mengoptimalkan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati dan wali kota melaporkan hasil penanganan bencana kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
Kemendagri menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus segera dilaksanakan untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana yang diprediksi meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
