DONYAPOST, Banda Aceh – Bendungan Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya kembali menjadi perhatian serius. Infrastruktur vital yang memasok air bersih bagi warga Kota Banda Aceh sekaligus irigasi pertanian di Aceh Besar ini dinilai perlu dikelola melalui kerja sama lintas daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendorong Wali Kota Banda Aceh untuk segera menginisiasi kerja sama strategis bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS I) selaku pengelola teknis dari Kementerian PUPR.
“Kerja sama ini penting agar pengelolaan bendungan tidak menimbulkan persoalan kewenangan dan distribusi, tetapi justru memberikan kepastian pemanfaatan secara adil, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi masyarakat di dua daerah,” tegas perwakilan DPRK.
Menurut DPRK, tanpa sinergi yang jelas, potensi persoalan kewenangan hingga distribusi air rawan muncul. Padahal bendungan ini memegang peran strategis tidak hanya bagi keberlangsungan hidup masyarakat Kota Banda Aceh, tetapi juga sektor pertanian di Aceh Besar.
Karena itu, DPRK menilai pembentukan nota kesepahaman tripartit menjadi langkah mendesak. Dengan MoU tersebut, aspek pemeliharaan, distribusi, hingga keberlanjutan fungsi bendungan dapat lebih terjamin dan dikelola maksimal demi kepentingan publik. []
