DONYAPOST, Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, meminta Uni Eropa untuk melobi pemerintah pusat agar segera menyempurnakan regulasi terkait MoU Helsinki 2005 yang hingga kini belum sepenuhnya terlaksana.
Ia menegaskan, komitmen penuh pada kesepakatan damai adalah kunci menjaga stabilitas Aceh di masa depan. Permintaan itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi, bersama Minister Counsellor/Parliamentary Affairs, Antoine Ripoll, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/9/2025).
Kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun terbentuknya Aceh Monitoring Mission (AMM), misi Uni Eropa yang mengawal pelaksanaan MoU Helsinki.
“Aceh berkomitmen menjaga perdamaian. Selama 20 tahun tidak ada lagi konflik. Perdamaian ini bahkan bisa menjadi contoh bagi dunia. Namun apa yang telah disepakati harus tetap jadi komitmen pemerintah pusat. Kami berharap Uni Eropa dapat mendorong penyempurnaan regulasi tersebut,” ujar Fadhlullah.
Selain soal regulasi, Fadhlullah juga mengajak negara-negara anggota Uni Eropa untuk berinvestasi di Aceh. Ia menekankan potensi besar sumber daya alam seperti minyak dan gas, emas, kopi, hingga nilam yang siap menarik minat investor asing jika didukung kepastian hukum dan perdamaian yang terjaga.
Menanggapi hal itu, Dubes Uni Eropa Denis Chaibi menyampaikan apresiasinya terhadap capaian perdamaian Aceh selama dua dekade terakhir. Ia menilai kondisi damai ini merupakan prestasi besar yang harus terus dijaga.
“Kami bangga melihat Aceh mampu mempertahankan perdamaian 20 tahun. Ini akan kami laporkan ke Uni Eropa,” katanya.
Sementara Antoine Ripoll menyoroti pentingnya pengembangan generasi muda Aceh melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, Uni Eropa siap bekerja sama agar anak muda Aceh memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan cinderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen mempererat kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Uni Eropa. Hadir dalam acara itu Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) serta jajaran SKPA terkait. []
