DONYAPOST, Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/9/2025).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya kepala daerah menjaga kondusivitas wilayah pasca sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Ia meminta pejabat mengedepankan sikap sederhana dan menghindari gaya hidup mewah.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan agar kepala daerah menunda kegiatan luar negeri, tetap berada di wilayah masing-masing, serta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar masyarakat tidak trauma. Ia juga mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.
Di bidang pengendalian inflasi, Tito meminta pemerintah daerah menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial. Pendekatan kepada masyarakat, menurutnya, dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh berpengaruh dan doa bersama lintas agama.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga 5 persen pada 2029, dengan alokasi Rp503,2 triliun di tahun 2025 untuk perlindungan sosial, pemberdayaan tenaga kerja, hingga dukungan UMKM.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi bersama. Daerah harus aktif memastikan intervensi program dan anggaran benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa,” kata Muhaimin.
Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam menekan inflasi, menjaga keamanan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia. []
