DONYAPOST, Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan, dari butir-butir perdamaian yang disepakati dalam Perjanjian Helsinki tahun 2005, baru sekitar 30 persen yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh di Balai Meuseuraya Aceh, Jumat (15/8/2025).
“Dalam rentang waktu dua dekade ini, kita menjalani perdamaian dengan ikhlas. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat menepati seluruh butir-butir perjanjian yang disepakati, karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang dipenuhi,” ujar Mualem.
Mantan Panglima GAM itu mengungkapkan, salah satu poin yang hingga kini belum terealisasi adalah pengadaan lahan bagi para kombatan. Menurutnya, kendala terbesar kerap muncul akibat pergantian di tingkat menteri, khususnya Menteri Pertanahan.
“Pergantian di tingkat menteri yang kerap terjadi inilah yang membuat kami harus berulang kali datang dan menjelaskan hal yang sama,” kata Mualem.
Meski demikian, ia mengimbau para kombatan untuk tetap bersabar. “Sebagai pimpinan, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai hal terkait poin-poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” tegasnya.
Gubernur juga menjelaskan, jika pengadaan lahan memakan waktu lama, alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah dana abadi bagi mantan kombatan.
Dalam kesempatan itu, Mualem menekankan bahwa perdamaian Aceh yang telah berusia 20 tahun merupakan capaian penting. Ia menyebut, masa damai ini bahkan menjadi salah satu yang terpanjang di dunia jika dibandingkan dengan sejumlah konflik lain seperti India–Kashmir, Thailand–Pattani, atau Filipina–Moro.
“Aceh telah bertransformasi menjadi wilayah aman dan demokratis, salah satu daerah teraman di Indonesia. Ini adalah pondasi penting bagi pembangunan,” ujarnya.
Mualem juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum peringatan 2 dekade perdamaian Aceh sebagai sarana memperkuat semangat saling menghormati, menjauhi kekerasan, menjunjung hukum dan adat, serta mengenang para syuhada.
“Kepada para kombatan, saya mengimbau untuk tetap berkomitmen menjaga perdamaian demi Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Selamat Hari Damai Aceh ke-20. Mari bersatu membangun Nanggroe tercinta menuju kemakmuran dan kejayaan,” kata Gubernur Aceh.
Sementara itu, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan 2 dekade Hari Damai Aceh sebagai titik balik untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat.
“Pimpinan Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, harus lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bekerja sebaik-baiknya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh,” tegasnya.
“Mari kita perkuat kembali semangat kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang berdaulat dalam damai menuju Aceh yang sejahtera, kuat, dan bermartabat,” ucap Wali Nanggroe.
Puncak peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh ditandai dengan pelepasan merpati putih di pelataran Balai Meuseuraya Aceh oleh Gubernur, Wali Nanggroe, serta unsur Forkopimda Aceh.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M Nasir, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, sejumlah Gubernur Aceh periode sebelumnya, perwakilan NGO dan LSM, serta tamu undangan lainnya. []
