DONYAPOST, Banda Aceh — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf, menegaskan bahwa Aceh tak boleh dianaktirikan dalam kebijakan nasional.
Ia menyebutkan, jika Papua mendapat perhatian penuh dari pusat, maka Aceh juga layak mendapat perlakuan serupa, termasuk dalam hal Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujar Dede Yusuf dalam kunjungan kerja Komisi II ke Banda Aceh, Jumat (25/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Dalam pertemuan itu, mayoritas anggota Komisi II menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh, termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus untuk evaluasi menyeluruh dan pembahasan strategis.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” kata anggota Komisi II DPR RI, Aria Bima (PDIP).
Sejumlah anggota DPR lainnya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), dan Ahmad Heryawan (PKS), turut menyatakan kesiapan mereka mendukung langkah tersebut.
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menyampaikan apresiasi atas komitmen Komisi II. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus selama ini menjadi tulang punggung pembangunan Aceh.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa 77 persen belanja Pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus. Jika dihentikan, pembangunan akan mengalami perlambatan serius.
Kepala Bappeda Aceh juga memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebutkan bahwa tanpa Dana Otsus, berbagai aspek kesejahteraan masyarakat akan terdampak. Direktur RSUD Zainoel Abidin pun menjelaskan peran penting Otsus dalam menopang operasional layanan kesehatan di bawah skema BLUD.
Menanggapi dukungan DPR RI, Wagub Fadhlullah menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama Komisi II dan kementerian terkait di Jakarta. “Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional,” tegasnya.
Selain isu Otsus, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan aspirasi, seperti minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN, serta masalah legalitas kawasan hutan yang masih membelit lima desa di Gayo Lues.
Fadhlullah juga menyinggung mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Aceh. Ia meminta agar Komisi II turut memperjuangkan isu ini ke pemerintah pusat.
“Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ungkapnya.
Rombongan DPR RI disambut jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, Kajati Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta pimpinan SKPA. []
