DONYAPOST, Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh bersikap tegas terhadap pelaku usaha menengah ke atas yang menolak penerapan alat pemantau transaksi atau tapping box.
Ia juga mendukung penuh langkah Wali Kota Illiza Saaduddin Djamal dalam memperluas pemasangan alat tersebut di seluruh wilayah kota.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, penerapan tapping box penting untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Sistem ini memungkinkan data transaksi usaha tercatat dan dapat dimonitor langsung oleh pemerintah, sehingga mencegah potensi kebocoran pajak.
“Saya kurang sepakat jika penerapan dilakukan hanya per kawasan dan menyasar semua jenis usaha. Dengan keterbatasan alat, seharusnya Pemko memprioritaskan usaha skala menengah dan besar di seluruh wilayah kota dan melakukannya secara serentak. Jadi, tidak ada tebang pilih,” tegas Arief, Selasa (15/7/2025).
Ia juga menilai aneh jika masih ada pelaku usaha yang menolak pemasangan tapping box. Padahal, kata dia, pajak yang dikutip merupakan pungutan dari konsumen, bukan dari keuntungan pelaku usaha.
“Tempat usaha hanya menjadi pengumpul pajak yang dibayar masyarakat, lalu disetorkan ke kas daerah. Dana itu akan kembali ke publik melalui program seperti perbaikan jalan, penerangan, bansos, dan pelatihan. Jadi tidak benar jika ada yang beranggapan pemerintah mengambil dari keuntungan usaha,” katanya.
Jika penolakan masih terjadi, Arief mendesak Pemko agar tidak ragu untuk meninjau ulang izin usaha tersebut, termasuk menjalin kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk penertiban.
Meski demikian, Arief mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak serta merta diberlakukan bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, skema penarikan pajak pada sektor usaha mikro perlu dikaji lebih lanjut agar tidak membebani pelaku usaha dan tetap menjaga daya beli masyarakat.
“Usaha kecil ini harus diperlakukan berbeda. Karena mereka berjuang untuk hidup sehari-hari, bukan mengejar profit perusahaan. Sistem pajaknya perlu dibuat ringan dan tidak membebani,” jelasnya.
Untuk saat ini, Arief menyarankan Pemko fokus terlebih dahulu pada usaha menengah dan besar. “Saya minta Bu Illiza memprioritaskan pada skala usaha yang besar dulu saja,” tutupnya.
