DONYAPOST, Jakarta — Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menegaskan bahwa perjuangan memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh bukan hanya menyangkut masalah keuangan, tetapi menyangkut keadilan dan kelanjutan perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan MoU Helsinki.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian,” tegas Mualem dalam pertemuan strategis bersama para bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis malam (3/7/2025).
Menurut Mualem, Pemerintah Aceh sedang berjuang secara intensif melalui jalur resmi—baik dengan kementerian, DPR RI, hingga Presiden RI—agar Dana Otsus tidak dihentikan pada 2027, tapi diperpanjang secara permanen.
“Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata. Kekhususan Aceh harus dijalankan dalam kebijakan nyata, bukan cuma dicantumkan dalam undang-undang,” ujar mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu.
Selain Otsus, Mualem juga menyoroti upaya pengembalian fungsi lahan Blang Padang di Banda Aceh sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman. Ia menyebut, tanah tersebut memiliki nilai sejarah dan religius yang tak bisa dipisahkan dari identitas masyarakat Aceh.
“Blang Padang itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk umat. Kita ingin kembalikan ke fungsi awalnya. Ini bukan urusan politik, tapi amanah sejarah dan keagamaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Gubernur juga meminta kepala daerah tidak lengah dan terus menjaga semangat kolektif dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.
“Jangan sampai perjuangan kita terhenti hanya karena kepentingan sesaat. Ini tugas besar, dan hanya bisa tercapai jika kita bersatu,” katanya.
Mualem menutup arahannya dengan peringatan tegas namun santai kepada seluruh kepala daerah, “Selow… bek syesyoh. Tapi kerja harus kelihatan. Jangan tinggalkan janji yang pernah kita sampaikan ke rakyat.”
Pernyataan tersebut menggarisbawahi sikap Gubernur yang tidak sekadar hadir dalam seremoni, tetapi membawa pesan substansial tentang masa depan politik dan ekonomi Aceh. []
